Kader PSI Pertanyakan Alasan Polemik Ijazah Jokowi: Saat Daftar Wali Kota Nggak Diserang

JAKARTA, iNews.id - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama mempertanyakan alasan polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Padahal, saat mendaftar menjadi wali kota hal itu tak dipermasalahkan.

Menurutnya, polemik ini seharusnya tidak perlu dipersoalkan lagi karena sejak awal Jokowi sudah menggunakan ijazah Universitas Gadjah Mada (UGM) secara sah.

"Ketika menjadi Wali Kota, menggunakan ijazah UGM, jaraknya hanya 70 Km dari Solo kan. Kenapa nggak diserang pada saat itu. Nggak mungkin juga UGM menyerang pak Jokowi pada saat itu, jaraknya UGM 70 Km. Banyak baliho membentang tulisannya Insinyur Jokowi," ucap Dian dalam dialog Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (20/5/2025).

Dian menyebut, banyak baliho kampanye yang kala itu terpampang dengan jelas menyebut Jokowi sebagai 'Insinyur' atau gelar akademik yang diberikan oleh UGM. Namun, hal itu tak dimasalahkan.

"Kemudian, nggak ditegur sama UGM. Jokowi siapa sih pada saat itu, bukan jadi apa-apa. Anak Presiden bukan, anak Jenderal bukan, disikat dia kalau main-main sama UGM, kampus Institusi besar," ujarnya.

Dian juga menyinggung gaya komunikasi sejumlah pihak yang digunakan dalam menyerang Jokowi terkait ijazah. 

"Seandainya tadi itu kalimat keluar tahun 2015-2016 barangkali Pak Jokowi sudah memperlihatkan ijazahnya, tolong Pak lihat ijazah, lihat KTP, ditunjukkan. Nah ini kan beda, 'gantung Jokowi', ya nggak mau lah Pak Jokowi. Nggak ada hukum untuk menunjukkan ijazah," ujar Dian.

Menurut Dian, Jokowi adalah pribadi yang tidak suka membalas serangan, namun akan bereaksi jika terus ditekan. 

"Tapi ketika ketemu pak Jokowi, kemudian tertantang ya sudah, 'kalian mau apa? Ya ayok'. Kan begitu," paparnya.

Dia juga menyoroti tudingan bahwa Jokowi tidak menggunakan ijazah S1 saat bekerja di Aceh, dengan menjelaskan bahwa perusahaan tempat Jokowi bekerja saat itu memang secara khusus merekrut lulusan kehutanan.

"Ini cenderung dalam kasus ini menggunakan teori kekuasaan. Kamu melihat Pak Jokowi itu sebagai Presiden, kita tidak pernah melihat beliau ketika bekerja di Aceh menggunakan ijazah S1 itu kan. Ya jelas tidak diterima karena perusahaan itu khusus merekrut tenaga kerja yang para ahli kehutanan pada tahun 1986 itu di Aceh," paparnya.