Anggaran Rp196 M Dinkes Polman Disorot, Aktivis Anti-Korupsi Desak APH Usut Dugaan Penyimpangan

POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id – Aktivis anti korupsi Sulawesi Barat, Irfan, menyampaikan respons tajam terhadap sejumlah pernyataan dan klarifikasi yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar terkait pengelolaan anggaran tahun 2024 senilai Rp196 miliar.

Dalam pernyataannya, Irfan menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum (APH) jika dalam hasil investigasi di lapangan ditemukan indikasi kerugian negara.

“Kami dari aktivis tentu tidak berkomentar banyak. Semua kami serahkan ke pihak terkait. Kalau memang ada kerugian negara, maka siapapun yang terlibat harus bertanggung jawab,” tegas Irfan, Sabtu (10/5/25). Kepada iNews.id via whatsApp

Terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) tahun 2023 sebesar Rp31 miliar yang melahirkan temuan Rp2,1 miliar, Irfan menyoroti pentingnya verifikasi data dari Dinas Sosial sebelum pembayaran dilakukan.

Meski anggaran tersebut bukan di masa jabatan kepala dinas yang sekarang, namun Irfan menilai langkah verifikasi harus menjadi acuan agar kejadian serupa tak terulang.

“Yang memegang dan membayarkan anggaran adalah Dinas Kesehatan. Jadi secara otomatis, sasarannya tetap di dinas tersebut,” ungkapnya.

Tahun ini, anggaran PBI meningkat menjadi Rp50 miliar. Aktivis berharap tidak muncul lagi temuan serupa seperti tahun sebelumnya.

Irfan juga mengkritik kebijakan pengadaan air minum galon bagi warga, yang menurutnya kurang tepat sasaran dibanding kebutuhan mendesak di desa terpencil.

“Di Desa Lenggo misalnya, warga sampai membangun Pustu secara swadaya. Saya pikir, kebutuhan seperti itu jauh lebih urgen untuk dianggarkan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Irfan mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menjalin konsolidasi dengan berbagai elemen, mulai dari aktivis, mahasiswa hingga masyarakat, untuk merumuskan langkah aksi dan pengawalan lanjutan.

“Kami tidak tinggal diam. Kami akan terus mengawal dan mengawasi anggaran publik agar benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik, terutama di sektor kesehatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Diharapkan semua pihak menjaga asas praduga tak bersalah serta memberikan ruang kepada APH untuk bekerja secara profesional.