Suzuki Harap Pelaku Industri Dilibatkan dalam Penyusunan Aturan Pelonggaran TKDN

Suzuki Harap Pelaku Industri Dilibatkan dalam Penyusunan Aturan Pelonggaran TKDN

Terkini | idxchannel | Kamis, 24 April 2025 - 10:50
share

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan wacana pelonggaran aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam menanggapi kebijakan baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Menurutnya, penerapan TKDN yang terlalu kaku justru dapat menurunkan daya saing industri nasional di pasar global.

"TKDN sudahlah niatnya baik, nasionalisme. Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif," kata Prabowo di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Terkait wacana tersebut, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) ikut buka suara. Deputy Managing Director PT SIS, Donny Saputra, berharap pemerintah melibatkan industri dan asosiasi. Hal ini dilakukan agar tidak ada yang merasa dibebankan dengan aturan baru yang akan terbit.

"Tekniknya seperti apa, Pertek-kah, Permennya kah, itu kan kami juga masih menunggu. Tapi harapan kami sebelum ke sana ya diskusi yuk. Dalam penyusunan, minta tolong untuk dilibatkan industri dan juga asosiasi supaya kita bisa sama-sama saling membantu dalam kondisi saat ini," ujarnya saat ditemui di Karawang, Jawa Barat, Rabu (23/4/2025).

Lebih lanjut, dia mengatakan Suzuki sejauh ini fokus memproduksi kendaraan untuk memenuhi pasar domestik. Mereka pun berupaya memenuhi aturan TKDN dengan 80 persen  menggunakan produk-produk yang diproduksi di dalam negeri.

Donny juga menyampaikan Suzuki terus berkomitmen dalam mematuhi aturan Low Carbon Emission Vehicle (LCV). Ini dilakukan untuk memastikan Suzuki tetap memasarkan mobil yang ramah lingkungan, harga terjangkau, dan minim perawatan.

Namun, Donny meyakini bahwa pemerintah Indonesia memiliki strategi yang baik untuk mempertahankan industri yang sudah lama ada di tanah air. Meski begitu, Suzuki akan terus memantau arah wacana tersebut.

"Kami percaya bahwa pemerintah juga memiliki rencana untuk melindungi investasi yang ada di dalam negeri dan memberikan arahan terbaik untuk produksi produk-produk yang ada di dalam negeri saat ini," tuturnya. 

(Febrina Ratna Iskana)

Topik Menarik