Taspen Minta PNS Waspada Penipuan Update Data Lewat Chat WhatsApp

IDXChannel - PT Taspen (Persero) meminta seluruh peserta asuransi khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif maupun pensiunan, untuk tetap waspada terhadap penipuan dengan modus update data lewat chat aplikasi WhatsApp.

Direktur Operasional Ariyandi mengatakan, modus yang kerap ditemukan meliputi adanya pesan dari nomor tidak dikenal yang meminta peserta mengisi atau mengirimkan data pribadi melalui tautan tertentu.

"Perlu kami sampaikan bahwa pesan tersebut tidak berasal dari Taspen dan tidak mewakili komunikasi resmi perusahaan,” kata Ariyandi, Kamis (10/4/2025).

Dia menambahkan, peserta aktif maupun pensiun diimbau untuk melakukan pembaruan data sesuai dengan beberapa kondisi.

"Pembaruan data bagi peserta aktif perlu dilakukan apabila terjadi perubahan data pribadi, maupun status keluarga seperti penambahan atau pengurangan pasangan maupun anak," kata dia.

Dia melanjutkan, proses pembaruan ini dilakukan melalui instansi pemerintah daerah (pemda) tempat peserta bekerja.

Sementara bagi peserta pensiun, pembaruan data terbagi dalam dua kategori yaitu Pembaruan Data Finansial yang mencakup perbaikan Surat Keputusan (SK) apabila terdapat penyesuaian terhadap besaran pensiun pokok (penpok).

"Serta perbaikan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) apabila terdapat kewajiban pembayaran utang," katanya.

Di samping itu, kata dia, juga terjadi karena perubahan komponen tunjangan keluarga, seperti penambahan atau pengurangan pasangan dan anak dan Pembaruan Data Non-Finansial, yang meliputi perpindahan juru bayar dan perubahan alamat domisili.

"Peserta dapat melakukan pelaporan perubahan data secara mandiri melalui layanan aplikasi mobile Andal by Taspen, website, atau datang ke kantor cabang Taspen terdekat," katanya.

"Keamanan perlindungan data peserta merupakan komitmen utama Taspen. Beragam teknologi terkini telah diterapkan guna menjamin keamanan informasi pribadi peserta, sehingga data yang dikelola tetap terlindungi dari potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang,” kata Ariyandi.

Upaya ini selaras dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir yang menekankan pentingnya transparansi dan pelayanan prima dari seluruh perusahaan BUMN demi kepentingan masyarakat Indonesia.

(Nur Ichsan Yuniarto)