Wakil Ketua Umum Perindo Sebut Demokrasi Indonesia Cacat

BANDUNG, iNews.id - Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai, proses demokrasi di Indonesia saat ini terbilang cacat. Salah satunya terlihat dari kebebasan sipil yang belum terlindungi dengan baik.

Pernyataan itu disampaikan oleh Ferry saat menjadi narasumber di acara Dialog Kebangsaan bertajuk 'Merawat Ke-Indonesia-an Kita: Masa Depan Demokrasi Indonesia Pasca Perhelatan Pilpres' yang digelar Satu Indonesia di Kota Bandung, Sabtu (31/8/2024).

"Saya harus bilang bahwa kita ini demokrasi yang cacat, itu hasil dari the economist the intelligence unit, bahwa kita peringkatnya masih dalam 65-an, dan dari freedom house juga seperti itu bahwa Indonesia itu masih di bawah," ujar Ferry.

Menurutnya, penyebab dari peringkat Indonesia yang masih berada di angka 65 ini salah satunya dinilai dari kebebasan sipil.

"Kalau indikatornya kelembagaan gak ada problem, pemilu jalan, terus aktivitas kelembagaan yang lain jalan namun dalam konteks kebebasan sipil itu agak problem ternyata the economis intelegent itu melihat bahwa Indonesia belum masuk pada wilayah seperti itu," ucapnya.

Dia menuturkan, dulu masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi saat terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden di 2014. Sosok yang lahir dari keluarga biasa namun bisa menjadi orang nomor satu di Tanah Air.

"Orang untuk menjadi pemimpin itu tidak hanya dari kalangan ningrat, tapi rakyat kebanyakan bisa memimpin republik ini, dan itu dibuktikan dengan hadirnya Pak Jokowi, 2014-2019 berlangsung, 2018-2024 berlangsung," tuturnya.

Sayangnya, kata dia di era kepimpinan Jokowi ini justru demokrasi terus mengalami penurunan ditambah dengan banyaknya kasus. "Ini yang sebenarnya menjadi catatan ketika kita bicara demokrasi, demokrasi itu tidak sebatas kita memilih saja dan menghasilkan seorang pemimpin, tapi sejatinya demokrasi adalah kedaulatan rakyat," katanya.

Kedaulatan rakyat ini, lanjut dia menjadi catatan penting bersama di mana pada pemerintahan Prabowo yang akan datang harus lebih dikuatkan lagi.

"Jangan sampai masuk lagi pada era sebelum reformasi yang ada, jadi ada pembangunan ditingkatkan tapi keran demokrasi ditutup, jangan sampai itu terjadi lagi, biarkan demokrasi berjalan bagus, demonstrasi berjalan bagus, tidak usah ada represintitas dari masyarakat dan hal-hal itu yang harus dicatat untuk beranjak pada demokrasi yang lebih baik lagi," ucapnya.