Siapkan Karpet Merah Investor Asing di IKN, Jokowi: Jangan Ragu Komitmen Pemerintah Prabowo
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan fokus APBN untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam pemenuhan infrastruktur dasar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Kawasan ini terbagi dalam 3 klaster, yaitu KIPP 1A, KIPP 1B, dan KIPP 1C.
Saat ini pembangunan infrastruktur dasar seperti pemenuhan jaringan air, jaringan jalan, jaringan listrik, simpul transportasi masih di fokuskan di klaster pertama yaitu KIPP 1A. Oleh sebab itu, kawasan ini juga yang dijajakan kepada pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di IKN.
"Kalau BCA bangun di sini, memang jalan di depan dibangun Pemerintah, jalan, listrik, air, semuanya dibangun oleh Pemerintah, memang sampai akhir tahun kita fokus membangun di kawasan ini," kata Presiden Jokowi di IKN, Senin (12/8/2024).
Kepala Negara melanjutkan, pengembangan kawasan selanjutkan akan bergeser ke klaster 2, yaitu KIPP 1B. Targetnya pengembangan klaster ini akan mulai dibangun pada awal tahun 2025. Kawasan inilah yang nantinya akan diperuntukan untuk calon investor dari luar negeri untuk menanamkan modalnya di IKN.
"Untuk investor di luar KIPP, akan dimulai pembangunan infrastrukturnya bulan Januari 2025, untuk anggaranya, pak Prabowo sudah menyetujui, untuk percepatan pembangunan infrastruktur di IKN," tambah Presiden Jokowi.
Sehingga menurutnya, hal ini merupakan sentimen positif akan keberlanjutan proyek ibu kota baru yang dirancang hingga 2045. Di samping ada pembiayaan dari pemerintah, diharapkan para pelaku usaha juga bisa berkontribusi untuk membiayai pembangunan Ibukota baru tersebut lewat investasi.
"Jadi investor tidak perlu ragu komitmen pemerintah berikutnya," sambungnya.
Pada kesempatan yang berbeda, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan investasi awal yang masuk ke IKN ini memang diprioritaskan untuk para pelaku usaha dari dalam negeri atau PMDN. Investasi klaster pertama ini ditempatkan paling dengan pusat pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahaan (KIPP) 1A.
