Korps Pemuda Penegak Keadilan Minta KPK Segera Usut Dugaan Kasus Suap PNS

JAKARTA - Puluhan pemuda mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membawa spanduk dan mobil sound. Mereka yang mengatasnamakan Korps Pemuda Penegak Keadilan menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Kuningan Persada Kav. 4 pada Selasa (9/7/2024).

Abdul Imam Saiful selaku koordinator gerakan menyebut aksinya sebagai bentuk kritik terhadap lembaga anti rasuah tersebut. Kehadiran kami ke sini bersama kawan-kawan karena kami kecewa laporan kami belum ditindak lanjuti, KPK tidak kunjung panggil Eep Mantan Bupati Subang, terang Abdul.

Sebagai informasi, Heri Tantan yang kala itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pengadaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) didakwa memungut uang dari honorer yang hendak menjalani tes CPNS. Pungutan kepada calon PNS itu dipatok kisaran harga mulai dari Rp 25 juta hingga Rp 50 juta per orang, hingga angkanya mencapai Rp 32 miliar.

Pada Rabu 14 April 2021 bertempat di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung. Eep Hidayat dimintai kesaksian terkait pungutan liar Honorer K2 dan aliran uang Rp 1,5 miliar ke dirinya. Eep Hidayat tidak bisa menunjukan bukti bahwa uang Rp 1,5 miliar yang diterimanya dari Heri Tantan mantan Kabid Pengadaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Subang sebagai uang hasil penjualan rumah.

Abdul menyebut kasus ini penting untuk diungkap kembali, mengingat banyak orang-orang yang diperas dengan iming-iming lolos menjadi PNS di Pemkab Subang. Intinya KPK segera panggil dan tangkap Eep Hidayat Mantan Bupati Subang, kasus dugaan suap honorer K2 harus dituntaskan, tambahnya melalui pengeras suara di atas mobil sound.

Abdul menerukan bahwa KPK tidak boleh tebang pilih, kasus korupsi harus menjadi konsen KPK dalam pemberantasannya. Kasus korupsi harus tuntas pengusutannya, kejahatan sekecil apapun harus ditindak, awasi jangan sampai ada cuci uang dari hasil korupsi tutup Abdul dalam orasinya.

Satu jam berselang mereka melakukan orasi bergantian di depan gedung merah putih KPK, massa dari Pemuda Penegak Keadilan kemudian membubarkan diri.