FPKS Ingatkan Pemerintah Soal Hutang Negara yang Kian Membengkak

FPKS Ingatkan Pemerintah Soal Hutang Negara yang Kian Membengkak

Terkini | mnctrijaya | Rabu, 10 Juli 2024 - 18:22
share

Jakarta - Anggota Badan Anggaran DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan Jawa Barat II, Diah Nurwitasari, menyampaikan pandangan Fraksi PKS terkait Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2023.

Penyampaian ini dilakukan dalam rapat paripurna ke-21 masa persidangan V tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI.

Rapat paripurna yang digelar pada hari Selasa, 9 Juli 2024, memiliki 11 agenda rapat, salah satunya adalah penyampaian pandangan fraksi terkait Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun 2023. Dalam rapat ini, Diah Nurwitasari, politisi PKS asal Jawa Barat, ditugaskan sebagai juru bicara untuk menyampaikan pandangan Fraksi PKS.

Dalam penyampaiannya, Diah menyatakan bahwa fraksi PKS berpandangan kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2023 masih kurang memuaskan dan belum mencapai target.

“Asumsi APBN 2023 terhadap pertumbuhan ekonomi adalah 5,3, sedangkan realisasi hanya mencapai 5,05,” ujar Diah.

Politisi asal jawa Barat itu juga menambahkan kondisi ekonomi masyarakat yang tidak baik-baik saja.

“Fraksi PKS memberikan catatan mengenai kondisi ekonomi masyarakat pada tahun 2023 yang terhimpit oleh inflasi harga pangan yang naik hingga 6,73. Ini perlu jadi perhatian kita kedepan," ujar Diah.

Dalam konteks utang negara, Diah menekankan pentingnya kewaspadaan pemerintah terhadap pembiayaan utang baru.

“Pada tahun 2023, utang negara tercatat telah mencapai Rp 8.144,69 triliun, yang merupakan tiga kali lipat dari jumlah utang pada periode pemerintahan sebelumnya,” jelas Diah.

Selain itu, Diah juga menyoroti kinerja penerimaan pajak di sektor riil yang menunjukkan pertumbuhan melambat dibanding tahun 2022.

“PKS melihat perlunya upaya lebih keras dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, terutama dari sektor riil,” tambahnya.

Fraksi PKS melalui Diah Nurwitasari juga menjelaskan perlunya perbaikan kualitas belanja pemerintah, yang cenderung menumpuk di akhir tahun.

“Belanja pemerintah harus lebih efektif dan efisien, agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun yang dapat mengganggu realisasi program-program penting,” ujar Diah.

Secara keseluruhan, fraksi PKS memberikan 57 butir catatan terkait pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2023.

Catatan-catatan ini diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah dalam meningkatkan kinerja ekonomi dan pengelolaan anggaran di masa mendatang.

Topik Menarik