Luhut Sentil Perusahaan Sawit: Banyak NPWP Saja Tidak Punya

Luhut Sentil Perusahaan Sawit: Banyak NPWP Saja Tidak Punya

Terkini | sindonews | Rabu, 10 Juli 2024 - 10:51
share

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, salah satu penyebab penerimaan pajak pada semester I 2024 merosot. Hal itu dikarenakan menurunnya setoran pajak para korporasi.

Baca Juga: Lewati Semester I, Kanwil DJP Jakarta Barat Bukukan Penerimaan Pajak Rp31,65 T

Luhut mengungkapkan, saat ini masih banyak perusahaan sawit yang bahkan belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Sehingga dapat dipastikan juga absen membayar pajak, utamanya PPh Badan.

"Masa ada sekian banyak perusahaan misal di sawit NPWP saja tidak punya, kalau NPWP tidak punya kan terus PPh Badan semua tidak bisa ditagih," ujar Luhut dikutip dari unggahan instagram pribadinya, Selasa (9/7/2024).

Baca Juga: Proteksi Industri Sawit, Negara Perlu Benahi Regulasi dan Hukum

Hal itu juga, yang menurutnya saat ini pemerintah sedang kebut sistem digitalisasi. Hal itu diharapkan mampu membuat pekerjaan pemerintah lebih efisien, utamanya dalam strategi pengumpulan perpajakan.

"Ini yang mau kita bereskan, makanya GovTech itu menjadi isu pemerintah, saya pikir pikir kita tidak bisa bergantung terhadap harga komoditas saja, efisiensi itu menjadi sangat penting, berbasis elektronik," sambungnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melaporkan penerimaan negara sepanjang semester I 2024 sebesar Rp1.320 triliun, angka ini terkontraksi 6,2 secara tahunan.

Sedangkan penerimaan pajak pada semester I 2024 sebesar Rp1.028 triliun atau turun sekitar 7 jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara PNBP mencapai Rp288,4 triliun atau turun 4,5 (yoy).

Menkeu menjelaskan, penurunan pendapatan negara terutama disebabkan oleh turunnya harga komoditas, khususnya batubara dan CPO, yang mempengaruhi kondisi profitabilitas sektor korporasi sehingga berdampak pada penerimaan PPh Badan yang terkontraksi 35,5 (yoy).

"Sementara itu, penerimaan PPN DN (dalam negeri), turun 11 (yoy)," kata Sri Mulyani di DPR, (8/7).

Topik Menarik