5 Juta Buruh Ancam Mogok Kerja jika Gugatan Uji Materi UU Cipta Kerja Tak Dikabulkan MK

JAKARTA, iNews.id - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan sekitar lima juta buruh akan mogok kerja untuk melumpuhkan ekonomi. Wacana itu akan dilakukan jika judicial review atau uji materi terkait pencabutan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) hingga tolak upah murah tak dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bagi kami Omnibuslaw UU Cipta Kerja harga mati. Oleh karena itu kami berharap pemerintahan ke depan bisa mengeluarkan perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja. Aksi hari ini serempak di beberapa daerah, kalau tidak didengar pasti akan mogok nasional," kata Said Iqbal di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

"Kami mempersiapkan mogok nasional menunggu hasil keputusan sidang terakhir boleh dikatakan bulan ini. Karena kita harus menunggu jadwal dari MK. Kita akan persiapkan prinsipnya minimal satu hari stop produksi. Lebih dari 5 juta buruh akan terlibat dalam mogok nasional dengan bentuk stop produksi," ujar dia.

Said menilai rakyat Indonesia yang bekerja terancam dengan skema outsourcing hingga upah murah.

"Secara ekonomi kita terancam, siapa pun rakyat Indonesia yang bekerja terancam dengan outsourcing, upah murah, naik gaji 1,58 persen inflasi 2,8 persen. PNS 8 persen, TNI-Polri 8 persen, kenapa kita dikasih 1,58 persen? Cuti kita dihilangkan," kata dia.

Diketahui, sebanyak 1.304 personel digabungan dikerahkan untuk mengawal unjuk rasa Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024). Para personel berasal dari sejumlah instansi.

"Dalam rangka pengamanan aksi unjuk rasa, kami melibatkan 1.304 personel, untuk ditempatkan di beberapa titik, kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Senin (8/7/2024).

Dia menuturkan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi demo akan diterapkan secara situasional. Kebijakan itu bakal diterapkan jika terjadi kemacetan.

Jika eskalasi meningkatkan di Patung Kuda, maka arus lalin akan kita alihkan. Diimbau untuk masyarakat yang akan melintas di Jalan Merdeka Barat agar mencari jalan alternatif lainnya dikarenakan akan ada aksi penyampaian pendapat di Patung Kuda, ujar dia.