RI Kuasai 61 Saham Freeport, Wajib Bangun Smelter di Papua hingga Libatkan Pengusaha Daerah

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meyakini PT Freeport Indonesia pasti sepakat dengan penambahan jumlah kepemilikan saham sebesar 10 kepada Indonesia.

Di mana dalam tahap negosiasi yang dilakukan antara Pemerintah dan PT Freeport, 98 sudah sepakat untuk setidaknya 3 poin utama. Salah satunya penambahan porsi kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport sebanyak 10.

Adapun 3 poin utama yang menjadi kesepakatan dalam pembahasan antara Pemerintah dan PT Freeport yakni penambahan porsi kepemilikan saham, pembangunan smelter di Papua, hingga melibatkan pengusaha daerah di Papua.

"Kami sudah melakukan negosiasi, 98 sudah disepakati beberapa poin, salah satunya penambahan saham 10, membangun smelter di Papua, dan melibatkan pengusaha daerah di Papua," ujar Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (7/6/2024).

Menurutnya dengan penambahan porsi kepemilikan saham Pemerintah di PT Freeport menjadi 61 itu akan memudahkan dalam melakukan eksplorasi. Sebab pada tahun 2035 diperkirakan akan menjadi puncak masa produksi PT Freeport, setelah tahun itu maka kapasitas produksi akan menurun.