KKP Kecam Keras Kasus Perbudakan ABK Indonesia di KIA Ilegal

KKP Kecam Keras Kasus Perbudakan ABK Indonesia di KIA Ilegal

Terkini | inews | Rabu, 17 April 2024 - 16:07
share

TUAL, iNews.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengecam keras kasus perbudakan yang terjadi di atas Kapal Ikan Asing (KIA) Ilegal yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di WPPNRI 718 perairan laut Arafura.

Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk) saat menggelar konferensi pers di Pangkalan PSDKP Tual, Maluku menegaskan bahwa pihaknya mengecam keras kasus yang terjadi.

Hal itu diungkapkan setelah pihaknya mengamankan Kapal Pengangkut Ikan asal Indonesia yang telah melakukan alih muatan (transhipment) dengan dua Kapal Ikan Asing (KIA).

Tidak boleh ada lagi di perairan Indonesia, KIA yang ilegal, jelas kapal tersebut tidak memiliki izin dan tidak terdata di KKP. Kami mengecam keras atas terjadinya kasus ini, ucapnya.

Terhadap apa yang terjadi ini, lanjut Ipunk, tentunya menjadi suatu keprihatinan. Di saat KKP sedang menegakan aturan, membuat dan mengelola perikanan Indonesia jauh lebih tertib, jauh lebih baik, ternyata masih ada kapal Indonesia yang membantu Kapal Ikan Asing melakukan aksi IUU Fishing. Terlebih, kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk membuat Modeling terkait kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di Zona 3 WPPNRI 718 (Tual dan Benjina).

Kami secara terang-terangan menumpas habis illegal fishing kapal asing. Pak Menteri KP Langsung memerintahkan dan kami langsung bergerak. Ternyata ABK yang dipekerjakan ke kapal asing tersebut, mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Akhirnya menyebabkan sebanyak enam orang ABK dari total 55 orang yang dipekerjakan ke kedua KIA tersebut kabur melarikan diri, ujarnya.

Anak buah kapal (ABK) yang melarikan diri dari kapal menceburkan diri ke laut saat kapal menepi di perairan pulau Penambulai dan akan memindahkan ikan hasil tangkapan ke kapal pengangkut ikan Indonesia. Dari kejadian tersebut, satu orang meninggal dan jasadnya sudah ditemukan, dan lima orang selamat.

Mereka lari dari kapal, lalu melompat ke laut, dan berenang sejauh 12 mil atau ditempuh selama 3 jam. Ada satu orang yang tidak kuat berenang dan akhirnya meninggal, kata Ipunk.

Pengakuan salah satu ABK, Muhammad Sanusi Iskandar mengatakan, pertama tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh agensi yang menjanjikan gaji sebesar Rp2 juta dan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp2 juta setelah sampai di kapal.

Namun setelah sampai di kapal, semua itu tidak ada. Malah dari pihak kapal menurunkan semua yang dijanjikan, katanya akan ada uang THR sebesar Rp250 ribu dan uang bongkar Rp300 ribu, tuturnya.

Dari situ, para ABK menolak dan memutuskan untuk tidak melanjutkan pekerjaan karena untuk kepastiannya mereka tidak menerima apa yang dijanjikan. Salah satu pihak kapal asing juga menjanjikan lagi untuk memulangkan namun tidak juga ada kejelasan, akhirnya terpaksa tetap bekerja untuk mendapatkan makan.

Mirisnya, makanan yang dikasih hanya 1 loyang dibagi untuk 31 orang ABK. Lebih mirisnya lagi, ada teman kami yang mengalami kecelakaan kerja namun hanya diberi alkohol kemudian lukanya ditutupi kopi, ucapnya.

Sementara itu, pengakuan ABK kapal lainnya Robby Saktiawan menjelaskan, bahwa mereka diberi minum air tetesan Air Conditioner (AC) dan air hujan di saat mogok kerja.

Yang ngasih orang kapal asing itu, kalo mogok kerja kami tidak makan dan minum. Makanan kami dikasih makanan bekas rombongan kapal asing, ujarnya.

Ipunk mengatakan bahwa ini adalah gambaran perlakuan ABK Indonesia di atas kapal asing ilegal tersebut. Pihaknya pun tak tinggal diam, KKP terus mengejar kapal asing tersebut sampai bisa mempertanggungjawabkannya terhadap warga negara Indonesia.

KKP Siap Fasilitasi Para ABK

Direktur Penanganan Pelanggaran PSDKP Teuku Elvitrasyah mengatakan, ada beberapa indikasi pelanggaran atas berita acara. Pertama terkait dengan adanya transhipment ilegal KIA, kedua dugaan penggunaan BBM untuk KIA, dan ketiga dugaan terjadi tindak pidana perdagangan orang (PPO).

Ini perlu sinergi antarinstansi dan para aparat penegak hukum karena penyidik perikanan hanya di bidang perikanan. Kami akan bersinergi dengan penyidik terkait yang menangani masalah BBM dan terkait tindak pidana perdagangan orang, kata Teuku Elvitrasyah.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pengawakan Kapal Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP Muhammad Iqbal mengatakan, bahwa pihaknya bersedia memfasilitasi 25 orang ABK dan memiliki pilihan untuk tidak pulang ke Pulau Jawa.

Dengan persyaratan perundang-undangan yang jelas, ada dua kapal ikan Indonesia yang siap menampung para ABK dengan posisi kapal saat ini berada di Dobo. Kapalnya resmi, legal, dan dibekali surat perjanjian kerja, hingga jaminan sosial, ujar Iqbal.

Topik Menarik