Donald Trump Batasi Penjualan Chip AI ke Lima Negara setelah Skandal Jensen Huang

Donald Trump Batasi Penjualan Chip AI ke Lima Negara setelah Skandal Jensen Huang

Teknologi | sindonews | Selasa, 17 November 2026 - 12:02
share

Departemen Perdagangan AS mengumumkan pada tanggal 16 November bahwa mereka akan memperketat pembatasan penjualan chip AI kepada operator pusat data di beberapa negara Asia Tenggara.

Departemen Perdagangan AS menerapkan pembatasan baru terhadap penjualan chip AI canggih pada tanggal 16 November.

Oleh karena itu, pelanggan yang mengoperasikan pusat data di Indonesia, Malaysia, Singapura , Thailand, dan Brasil harus memperoleh lisensi khusus dari Departemen Perdagangan AS jika mereka ingin membeli chip AI canggih dari perusahaan AS seperti Nvidia atau AMD.

Dalam beberapa tahun terakhir, bisnis di negara-negara ini telah membeli chip kelas atas senilai miliaran dolar, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa sebagian dari chip tersebut mungkin dialihkan secara ilegal ke China .

Peraturan yang dikeluarkan oleh Biro Industri dan Keamanan (BIS) Departemen Perdagangan juga mengharuskan pelanggan pusat data luar negeri yang sudah ada untuk memperoleh lisensi serupa jika mereka menyediakan "volume signifikan" daya komputasi kepada bisnis yang berbasis di Tiongkok atau negara lain yang dilarang mengakses teknologi canggih AS tertentu.

Regulasi baru ini menandai perubahan signifikan dalam kebijakan Departemen Perdagangan AS. Selama setahun terakhir, lembaga tersebut telah menunda penambahan pembatasan baru pada chip.Pengumuman pada tanggal 16 November itu juga menekankan bahwa ini adalah upaya dari seluruh pemerintahan Presiden Donald Trump . Dokumen tersebut menyatakan bahwa peraturan tersebut "dirancang dan diarahkan oleh Departemen Keuangan dan Dewan Keamanan Nasional."

Banyak pakar memandang perubahan ini secara positif di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang perusahaan AI Tiongkok yang menggunakan chip Amerika dari jarak jauh.

"Langkah ini merupakan langkah yang telah lama ditunggu-tunggu untuk mengatasi akses jarak jauh China ke pusat-pusat komputasi skala besar di Asia Tenggara dan tempat lain," kata Ryan Fedasiuk, seorang ahli di American Innovation Foundation yang berspesialisasi dalam kecerdasan buatan.

Pekan lalu, Menteri Keuangan Scott Bessent mengkritik Departemen Perdagangan karena keengganannya untuk menutup celah dalam kontrol ekspor.

Chris McGuire, seorang peneliti senior di Council on Foreign Relations (CFR) dan mantan penasihat utama AI di pemerintahan mantan Presiden Joe Biden, menyebut peraturan baru tersebut sebagai "langkah maju yang besar.""Ini adalah upaya niat baik pertama dalam satu setengah tahun untuk benar-benar menutup celah dalam peraturan pengendalian ekspor," tulisnya di platform media sosial X.

Untuk mengembangkan dan menghadirkan sistem AI kepada pelanggan, bisnis membutuhkan daya komputasi yang sangat besar. Selama bertahun-tahun, chip AI Amerika, khususnya dari Nvidia dan AMD, telah dianggap sebagai perangkat keras terkemuka di pasaran.

Perusahaan-perusahaan Tiongkok menggunakan chip AI melalui saluran pihak ketiga.Perusahaan-perusahaan Tiongkok telah dilarang membeli chip ini secara langsung sejak tahun 2022, ketika pemerintahan mantan Presiden Joe Biden dan Menteri Perdagangan saat itu, Gina Raimondo, memperketat pembatasan ekspor teknologi AI.

Namun, banyak ahli meyakini bahwa perusahaan AI Tiongkok telah mengalihkan atau mengalihdayakan kebutuhan daya komputasi mereka ke pusat data yang berlokasi di negara-negara tetangga, termasuk lima negara yang disebutkan dalam peraturan baru pada tanggal 16 November.

Bentuk akses jarak jauh ini sebelumnya diizinkan, tetapi akan dilarang ketika peraturan tersebut mulai berlaku.Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan pusat data di Asia Tenggara telah melonjak. Bisnis di Malaysia dan Thailand telah membeli chip Nvidia senilai miliaran dolar untuk memenuhi kebutuhan komputasi mereka.

Megaspeed, sebuah perusahaan yang berbasis di Singapura, menjadi fokus kontroversi baru-baru ini yang melibatkan salah satu pendiri Nvidia, Jensen Huang, dan Alice Huang, mantan eksekutif perusahaan tersebut, yang diduga berencana menyewakan daya komputasinya kepada Alibaba dan ByteDance.

Skandal yang melibatkan Jensen Huang dan peran Alice Huang telah menarik perhatian pada perusahaan seperti Megaspeed, serta praktik bisnis mereka. Perkembangan ini telah menambah tekanan pada Departemen Perdagangan AS untuk mengambil tindakan.

Topik Menarik