11 Siswi Berjilbab Dilarang Masuk Kelas, Organisasi Muslim India Protes

11 Siswi Berjilbab Dilarang Masuk Kelas, Organisasi Muslim India Protes

Teknologi | BuddyKu | Selasa, 27 September 2022 - 13:21
share

REPUBLIKA.CO.ID,KERALA -- Protes pecah di Kota Kozhikode, Kerala, India setelah seorang siswa kelas 11 diduga ditolak masuk sekolah karena mengenakan jilbab. Organisasi-organisasi Muslim seperti Organisasi Mahasiswa Islam India (SIO) dan Federasi Mahasiswa Muslim (MSF) mengadakan protes di luar Sekolah Menengah Atas Wanita Providence di Kozhikode.

Dilansir dari India Today , Senin (26/9/2022), otoritas sekolah mengatakan mereka telah memberi tahu gadis itu dan orang tuanya tentang masalah tersebut. Siswa tersebut lalu menghentikan studinya setelah orang tua dan anggota keluarganya turun tangan dan manajemen tidak mengubah pendiriannya.

Kelompok mahasiswa Muslim ingin dinas pendidikan mencabut afiliasi sekolah tersebut karena mengambil langkah \'anti-konstitusional\'. Polisi mulai membubarkan massa yang dihentikan di depan sekolah dengan menggunakan barikade.

India tidak memiliki pedoman nasional tentang seragam di negaranya. Negara bagian sering menyerahkan aturan tersebut kepada sekolah untuk memutuskan apa yang harus dikenakan siswa.

Larangan juga sempat terjadi di Karnataka yang dikuasai BJP. Kejadian itu juga telah memicu protes beberapa siswa dan orang tua Muslim, dan protes balik oleh siswa Hindu. Para pengkritik larangan mengatakan itu adalah cara lain untuk meminggirkan komunitas Muslim yang menyumbang sekitar 13 persen dari 1,35 miliar penduduk India yang mayoritas Hindu.

Pemimpin Vishva Hindu Parishad (VHP), afiliasi dari RSS, organisasi induk BJP, mengatakan mereka telah meminta larangan jilbab di negara bagian asal Modi di Gujarat. Mereka akan segera menulis surat ke negara bagian terpadat di negara itu, Uttar Pradesh. BJP berkuasa di kedua negara bagian.

Jilbab tidak diperbolehkan di tentara, polisi, dan kantor-kantor pemerintah, lalu mengapa desakan jilbab di sekolah dan perguruan tinggi? Ini adalah upaya untuk meningkatkan ketegangan komunal," kata Sekretaris Gujarat VHP, Ashok Raval.

Topik Menarik