Orang RI Bisa Bikin Aplikasi Setara Google hingga Youtube, Tapi…
IDXChannel - Para ahli-ahli IT di Indonesia bisa membuat mesin pencarian layaknya Google, bisa juga membuat aplikasi seperti Youtube, Instagram dan Facebook, tapi tanpa dukungan pemerintah dan masyarakat, aplikasi tersebut tidak akan mampu bersaing.
Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengungkapkan, kurangnya dukungan pemerintah terutama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadikan aplikasi-aplikasi yang dibangun oleh anak bangsa tidak punya daya saing.
Heru menceritakan bahwa juga sempat membuat aplikasi tandingan YouTube, namun tidak ada respon lanjutan dari pemerintah untuk mengembangkannya, sebab jika menggunakan pengeluaran lewat kantong pribadi cukup mahal untuk mengembangkannya.
"Saya sendiri bisa menghadirkan pengganti Youtube jika diperlukan karena pernah membangun aplikasi bukugambar yang memang sayang waktu itu kalah bersaing dengan Youtube dan kurang mendapat dukungan dari pemerintah," ujar Heru saat dihubungi MNC Portal, dikutip Rabu (10/8/2022).
Menurutnya bukan hanya pemerintah, dukungan dari masyarakat untuk menggunakan aplikasi buatan dalam negeri juga sangat dibutuhkan. Memang sebuah aplikasi kedepannya perlu pengembangan, sehingga sulit jika langsung mengahdirkan aplikasi yang langsung setara seperti google maupun YouTube.
"Karena kan Menkominfo pak Plate kurang mendukung hadirnya aplikasi baru yang sama dengan sudah ada seperti Google, Whatsapp, Facebook. Padahal, kita perlu memiliki yang asli lokal agar kita tidak berketergantungan dengan aplikasi asing tersebut," kata Heru.
Disamping itu, Heru juga menceritakan bahwa sebetulnya sejak tahun 2014 silam, setelah sempat kunjungan pendiri Facebook ke Indonesia, pemerintah sudah sempat menyatakan tidak perlu membuat media sosial serupa.
"Kita berjuang membuat aplikasi, tapi karena Menkominfo saat itu mengatakan tidak perlu dan tidak mendukung ya kita melemah. Karena tanpa dukungan besar pemerintah misal membatasi aplikasi asing, lokal hanya jadi penonto," kata Heru.
Sama halnya seperti masalah pangan, infrastruktur digital juga perlu penguatan. Sebab saat ini kondisi global serba tidak menentu, maka perlu mitigasi yang seharusnya dilakukan pemerintah.
Contohnya ketika beberapa Negera menyetop pasokan gandum ke Indonesia, maka saat ini Indonesia sendiri dilanda ancaman kenaikan harga mie instan, hal tersebut membuat pemerintah mulai mencari alternatif lain.
Langkah pemerintah dalam menegaskan aturan yang ada dengan meminta beberapa aplikasi yang belakangan di blokir seharusnya bisa menjadi kaca untuk pemerintah sendiri, bahwa aplikasi besar juga tidak menjadikan Indonesia sebagai konsumen utama.
Disamping itu menurut Heru langkah pemerintah dalam menegaskan aturan tersebut celakanya tidak lebih dahulu dimitigasi dengan membuat aplikasi substitusi serupa.
"Jangan sampai nanti masyarakat nangis dan melawan pemerintahnya sendiri karena misal aplikasi asing itu disetop oleh mereka sendiri atau karena tidak patuhi aturan regulasi disetop oleh pemerintah, karena tidak ada layanan sejenis," tutup Heru. ( RRD )
