Pemerintah Dinilai Bisa Kehilangan Kepercayaan Jika Tak Jalankan Putusan MA soal Vaksin Halal

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) dan Media Survei Indonesia (MSI) menggelar konferensi pers pasca dilakukannya survei terhadap pemudik muslim tentang penggunaan vaksin halal di Tebet, Jakarta, Jumat (13/5) sore.

Dalam konferensi pers tersebut hadir pula Sekretaris Jendral Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan dan sejumlah tokoh lainnya.

Survei yang dilakukan MSI tersebut dilaksanakan pada 1-7 Mei 2022, bertepatan dengan arus mudik dan arus balik para pemudik. Total responden sebanyak 1.220 pemudik yang tersebar di titik-titik keberangkatan atau tempat peristirahatan pemudik.

Kriteria responden adalah mereka yang beragama Islam, berusia 17 tahun ke atas dan sudah divaksin Covid-19.

Menurut Direktur MSI, Asep Rohmatullah, sebanyak 78,4 persen responden mengaku sangat kecewa dengan Pemerintah apabila tidak menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait jaminan ketersediaan dan pemberian vaksin halal.

Sebanyak 78,4 persen responden menyatakan sangat kecewa bila pemerintah tidak menjalankan putusan MA yang telah mewajibkan penyediaan vaksin halal untuk masyarakat Muslim, ungkap dia.

Baca Juga :
Fraksi PAN Minta Wapres Dorong Pelaksanaan Putusan MA Terkait Vaksin Halal

Sebaliknya Asep Rahmatullah mengatakan sebagian besar masyarakat mendukung adanya putusan MA yang mewajibkan pemerintah menyediakan vaksin halal Covid-19.

"Mayoritas responden 87,8% mendukung putusan MA, hanya 1,1% yang menolak, " ujarnya.

Karena itu, ungkap Asep, pemerintah terancam kehilangan kepercayaan publik apabila pemerintah tidak segera menjalankan putusan MA tersebut.

"Dari 1.220 pemudik muslim yang kami wawancarai, 89,7 persen mengungkapkan hal tersebut (kehilangan kepercayaan apabila tidak menjalankan putusan MA). (Dan) Ini persoalan serius," ungkapnya.

Sejalan dengan Asep, Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan menilai bahwa Pemerintah akan semakin kehilangan kepercayaan dari masyarakat jika tidak menjalankan putusan tersebut.

"Kalau pemerintah tidak menyediakan, akan ada degradasi kepercayaan terhadap pemerintah. Maka karena itu, saya menyatakan bahwa pemerintah harus segera menyediakan vaksin halal," ungkapnya.