Peneliti Siber Tanggapi Dugaan Peretasan 10 Jaringan Kementerian RI

limapagi.id | Teknologi | Published at 13/09/2021 14:15
Peneliti Siber Tanggapi Dugaan Peretasan 10 Jaringan Kementerian RI

LIMAPAGI - Tim peneliti keamanan internet, TheRecord, Insikt Group menemukan adanya dugaan peretasan di 10 Kementerian dan Lembaga Pemerintahan RI.

Mereka menyebutkan bahwa aksi siber ini dilakukan oleh Mustang Panda, peretas asal China dengan menggunakan malware bernama PlugX.

Menanggapi hal tersebut, pakar kemanan siber CISSReC, Pratama Persadha mengatakan, malware itu mampu mengakses data dan credential login pada jaringan PC yang kemudian mengirimkannya ke CNC (command and control). Bahkan peretas bisa mengontrol sistem operasi komputer target.

"Private ransomeware itu mempunyai 43 konfigurasi yang berbeda untuk mengelabui firewall dan anti virus, sehingga sangat berbahaya, jelasnya, dalam keterangan resmi kepada Limapagi.id, Minggu (12/9/2021).

Lebih lanjut ia mengatakan, dalam kasus ini, baik Kementerian maupun Lembaga pemerintah di Indonesia harus mulai cek sistem informasi dan jaringannya.

"Perlu dilakukan deep vulnerable assessment terhadap sistem yang dimiliki. Serta melakukan penetration test secara berkala untuk mengecek kerentanan sistem informasi dan jaringan," imbuhnya.

Pemerintah juga perlu menggunakan teknologi Honeypot di mana ketika terjadi serangan maka peretas akan terperangkap pada sistem tersebut sehingga tidak bisa melakukan serangan ke server yang sebenarnya.

Selain itu, sensor Cyber Threads Intelligent juga harus dipasang untuk mendeteksi malware atau paket berbahaya yang akan menyerang ke sistem.

"Terakhir dan paling penting membuat tata kelola pengamanan siber yang baik dan mengimplementasikan standar-standar keamanan informasi yang sudah ada," papar Pratama.

Meski demikian, informasi ini belum bisa dipastikan kebenarannya dan bisa jadi baru klaim sepihak.

"Kalau mereka sudah share bukti peretasannya seperti data dan biasanya upaya deface, baru kita bisa simpulkan memang benar terjadi peretasan. 10 Kementeriannya yang mana juga masih belum jelas," pungkasnya.

Artikel Asli