Dianggap Pembangkang, Twitter Kehilangan Perlindungan Konten di India

Teknologi | katadata.co.id | Published at Rabu, 07 Juli 2021 - 10:34
Dianggap Pembangkang, Twitter Kehilangan Perlindungan Konten di India

Raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS) Twitter terlibat dianggap pembangkang oleh pemerintah Indialantaran tidak menaati aturan terkait konten media sosial. Alhasil, Twitter kini kehilangan perlindungan kewajiban terhadap konten di India.

Mengutip TechCrunch , pengadilan di New Delhi, India memutuskan untuk melepas perlindungan aturan konten media sosial pada Twitter. Dengan begitu, apabila terdapat konten yang melanggar aturan seperti penghinaan di platform tersebut, maka Twitter harus bertanggung jawab secara hukum.

Sebelumnya, saat Twitter mendapatkan perlindungan apabila ada konten yang melanggar. Perusahaan yang identik dengan burung berwarna biru tersebut hanya diminta menghapus postingan saja. Sedangkan penyebar kontenakan dimintai pertanggungjawaban langsung oleh pemerintah India.

Saat ini, pengadilan memutuskan tidak lagi memberikan perlindungan pada Twitter karena perusahaan tidak mematuhi aturan teknologi informasi (IT) yang berlaku pada Mei lalu.

Perwakilan Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi India N Samaya Balan mengatakan, perusahaan teknologi lainnya seperti Google dan Facebook telah sebagian atau seluruhnya mematuhi aturan IT itu.

Dalam aturan dijelaskan bahwa setiap perusahaan media sosial harus menunjuk chief compliant officer, resident grievance officer , dan orang yang disebut nodal contact person untuk mengatasi masalah di lapangan. Sedangkan, Twitter belum memenuhi persyaratan ini.

"Apabila ada kegagalan untuk mematuhi aturan IT, maka akan mengakibatkan ketentuan perlindungan tidak lagi berlaku," kata Samaya dikutip dari TechCrunch, Selasa (6/7).

Sebelumnya, Menteri Teknologi India Ravi Shankar Prasad menilai Twitter sengaja membangkang dan tidak mengikuti aturan baru. "Twitter gagal mematuhi aturan pedoman perantara yang mulai berlaku 26 Mei, katanya dikutip dari Al-Jazeera, Juni lalu.

Perseteruanantara Twitter dan pemerintah India terjadi karenaperusahaan AS itu menandai cuitan politisi dari partai penguasa Partai Bharatiya Janata (BJP) sebagai konten yang dimanipulasi. Unggahan ini tentang bagian dari dokumen yang diklaim buatan partai oposisi untuk mendiskreditkan penanganan pandemi oleh pemerintah.

Cuitan tersebut kemudian dibantah oleh beberapa politisi partai oposisi. Mereka menduga bahwa dokumen itu dipalsukan dan disebar oleh partai penguasa.

Twitter menanggapi sanggahan itu dengan menandai cuitan partai penguasa sebagai konten yang dimanipulasi. Ravi menilai, Twitter telah bias. "Ditandai hanya jika itu sesuai dengan suka dan tidak suka," ujarnya.

Selain itu, Twitter dianggap tidak segera menghapus cuitan yang berisiko. Pada Juni lalu, muncul dugaan adanya penyerangan terhadap seorang pria Muslim lanjut usia bernama Sufi Abdul Samad.

Pria itu bercerita di Twitter, janggutnya dipotong dan dipaksa meneriakkan Vande Matram dan Jai Shri Ram oleh kelompok yang menyerang. Namun, kepolisian mengatakan bahwa ia berbohong dan tidak ada penyerangan seperti yang disebutkan.

Artikel Asli