Kapolri Akan Data Ulang Perusahaan Tambang hingga Penegakan Hukum

Kapolri Akan Data Ulang Perusahaan Tambang hingga Penegakan Hukum

Berita Utama | sindonews | Rabu, 18 November 2026 - 11:49
share

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menginstruksikan Bareskrim maupun Baintelkam untuk mulai mendata ulang izin usaha pertambangan (IUP) di seluruh wilayah Indonesia. Instruksi dari Suyudi ini menyusul perintah dari Presiden Prabowo Subianto terkait penguasaan dan pemanfaatan hasil sumber daya alam RI agar negara menikmati 70 persen hasil tambang dari seluruh IUP di Indonesia. "Oh ya, itu tentunya nanti kita akan datakan, ya. Dari Bareskrim, ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga, ya, nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas," kata Suyudi dikutip, Rabu (18/11/2026).

Dia menuturkan, Polri selaku aparat penegak hukum akan bergerak sesuai dengan kewenangannya untuk mengawasi setiap pengelolaan tambang, agar mencegah terjadinya praktik ilegal. Sebaliknya, pengelola tambang yang mematuhi aturan hukum di Tanah Air bakal dikawal.

Baca juga: Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Tata Kelola Tambang Nikel PT BSJ

Langkah ini demi menjamin kepastian hukum, agar pengelola tambang yang merugikan negara dapat ditindak tegas. "Yang jelas, praktik-praktik ilegal, ya, yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan. Ya. Tapi untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal," ujarnya.Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan juga menyinggung instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menarik keuntungan dari aset-aset negara sebesar 70 sebagaimana instruksi Prabowo saat menghadiri acara Tanwir Muhammadiyah dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

"Dalam konteks di Tanwir Muhammadiyah kemarin bahwa beliau ingin 70 dari aset-aset bangsa ini bisa ditarik kembali keuntungannya, manfaatnya untuk 70 setidaknya kemakmuran rakyat," ujar Syahganda.

Syahganda juga menambahkan, arahan Prabowo tersebut merupakan mandat besar bagi Polri. Dengan demikian, pihak-pihak yang melanggar aturan dan merugikan negara dapat segera ditindak secara hukum. "Tapi yang melanggar tentu Bapak Presiden berharap beliau Bapak Kapolri bisa secepat-cepatnya agar rakyat sudah menderita terlalu lama menunggu kesejahteraan," pungkasnya.

Topik Menarik