Transformasi Strategis Perbankan Syariah Mewujudkan UMKM Inklusif dan Berkelanjutan

Transformasi Strategis Perbankan Syariah Mewujudkan UMKM Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional | sindonews | Sabtu, 14 November 2026 - 18:33
share

Ilham NurhidayatullahMahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia

DI balik warung kecil, usaha rumahan, industri kreatif, hingga produk lokal yang mulai menembus pasar nasional, terdapat kekuatan ekonomi yang kerap luput dari perhatian: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor ini bukan sekadar pelengkap perekonomian, melainkan salah satu penopang utamanya.

Data Kementerian UMKM tahun 2025 mencatat sekitar 57 juta unit UMKM di Indonesia, dengan kontribusi sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan sekitar 97 persen tenaga kerja nasional. Angka tersebut menegaskan satu hal: membicarakan masa depan ekonomi Indonesia berarti membicarakan masa depan UMKM.

Namun, besarnya kontribusi itu belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kekuatan usaha yang dimiliki. Banyak UMKM masih berhadapan dengan persoalan klasik: keterbatasan modal, sulitnya mengakses pembiayaan formal, lemahnya pencatatan keuangan, dan terbatasnya kemampuan memperluas pasar. Tidak sedikit usaha yang sebenarnya memiliki produk potensial, tetapi sulit berkembang karena tidak memperoleh dukungan yang memadai. Di sinilah perbankan syariah seharusnya mengambil peran lebih besar.

Selama ini, pembiayaan sering dipandang sebagai jawaban utama atas persoalan UMKM. Padahal, modal saja tidak cukup. Usaha yang memperoleh tambahan dana tanpa kemampuan mengelola arus kas, membaca peluang pasar, dan mengembangkan produk berisiko tetap berjalan di tempat. Karena itu, perbankan syariah perlu melampaui peran tradisionalnya sebagai penyalur dana. Ia harus hadir sebagai mitra pertumbuhan yang membantu UMKM tumbuh, beradaptasi, dan bertahan dalam perubahan ekonomi. Secara prinsip, perbankan syariah memiliki landasan yang relevan untuk menjalankan peran tersebut. Nilai keadilan, kemitraan, transparansi, dan larangan riba semestinya tidak hanya menjadi pembeda konseptual dari perbankan konvensional, tetapi juga tercermin dalam praktik pemberdayaan ekonomi. Melalui akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah, pembiayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik usaha. Hubungan bank dan pelaku UMKM idealnya tidak berhenti ketika dana dicairkan, tetapi berlanjut dalam bentuk kemitraan yang mendorong produktivitas dan kemandirian.

Baca Juga: Pembiayaan Syariah Tumbuh, Dampaknya Masih Sumir

Potensi itu sebenarnya ditopang oleh perkembangan industri yang semakin besar. Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per September 2026 mencatat total aset perbankan syariah mencapai Rp1.108,45 triliun, tumbuh 10,16 persen secara tahunan, dengan pangsa pasar sekitar 7,53 persen dari industri perbankan nasional. Pertumbuhan ini patut diapresiasi. Namun, capaian tersebut juga menghadirkan pertanyaan yang lebih penting: sejauh mana pertumbuhan industri perbankan syariah telah dirasakan oleh pelaku UMKM, terutama usaha mikro yang paling membutuhkan akses pembiayaan?

Sebab, keberhasilan perbankan syariah tidak semestinya hanya diukur dari besarnya aset, keuntungan, atau pertumbuhan jumlah nasabah. Ukuran yang lebih bermakna adalah seberapa jauh kehadirannya memperkuat ekonomi masyarakat. Jika aset terus bertambah, tetapi UMKM masih kesulitan memperoleh pembiayaan yang sesuai, maka ada potensi besar yang belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi manfaat nyata.

Persoalan tersebut terlihat dari kesenjangan antara pemahaman dan penggunaan layanan keuangan syariah. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dicantumkan dalam dokumen OJK dan BPS menunjukkan indeks literasi keuangan syariah mencapai 43,07 persen, sedangkan indeks inklusinya baru 13,24 persen. Artinya, pemahaman masyarakat belum sepenuhnya berubah menjadi penggunaan layanan keuangan. Bagi pelaku UMKM, istilah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah bisa saja sudah dikenal, tetapi belum tentu dipahami secara praktis: bagaimana mekanismenya, apa konsekuensinya, dan akad mana yang paling sesuai dengan kebutuhan usaha. Tantangan lainnya adalah persyaratan administratif yang belum selalu sejalan dengan kondisi usaha mikro. Sebagian pelaku UMKM belum memiliki laporan keuangan yang tertata, masih mencampur keuangan pribadi dan usaha, atau belum mempunyai agunan serta legalitas yang memadai. Dari sudut pandang bank, persyaratan tersebut diperlukan untuk mengukur risiko. Namun, dari sudut pandang pelaku usaha kecil, prosedur yang terlalu kaku dapat menjadi tembok yang menghalangi akses terhadap modal. Jangan sampai UMKM yang membutuhkan dukungan justru tersisih karena belum memiliki kemampuan administratif yang seharusnya dapat dibangun melalui pendampingan.

Di sisi lain, perbankan syariah juga menghadapi persaingan dengan bank konvensional, lembaga keuangan mikro, dan layanan teknologi finansial yang menawarkan proses cepat serta praktis. Pelaku UMKM membutuhkan layanan yang sederhana, terjangkau, dan mudah dijangkau. Prinsip syariah merupakan nilai penting, tetapi nilai tersebut harus hadir bersama kualitas layanan. Masyarakat tidak cukup hanya diyakinkan bahwa suatu produk sesuai prinsip syariah; mereka juga harus merasakan bahwa produk itu benarbenar membantu usaha mereka.

Penelitian Masrizal, Sukmana, dan Trianto (2025) menunjukkan pentingnya inklusi keuangan syariah dalam menghubungkan literasi keuangan dengan peningkatan kinerja bisnis UMKM. Sementara itu, penelitian Mujiatun dan kolega (2023) menekankan peran literasi serta komunikasi pemasaran dalam mendorong inklusi keuangan dan kinerja UMKM. Temuan tersebut memperkuat pesan bahwa pemberdayaan tidak cukup dilakukan dengan menawarkan produk. Bank perlu membangun komunikasi yang mudah dipahami, memberikan pendampingan, dan memastikan layanan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan nyata pelaku usaha.

Karena itu, transformasi perbankan syariah perlu diarahkan pada empat langkah strategis. Pertama, mempercepat digitalisasi layanan. Teknologi harus digunakan bukan sekadar untuk memindahkan transaksi ke aplikasi, melainkan untuk memperluas akses dan memahami karakteristik usaha. Catatan transaksi digital, misalnya, dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk menilai aktivitas bisnis UMKM yang belum memiliki laporan keuangan formal. Dengan tetap memperhatikan keamanan data dan perlindungan nasabah, pendekatan ini berpotensi membuat proses pembiayaan lebih inklusif.

Kedua, mengembangkan pembiayaan yang lebih adaptif terhadap siklus usaha. Kebutuhan pedagang harian tentu berbeda dari produsen makanan, petani, atau pelaku industri kreatif. Karena itu, pendekatan pembiayaan tidak seharusnya seragam. Skema kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah perlu dioptimalkan sesuai kelayakan dan karakteristik usaha. Pembiayaan rantai pasok juga dapat diperluas agar UMKM memiliki dukungan modal untuk memenuhi pesanan dan terhubung dengan pasar yang lebih besar. Ketiga, membangun sinergi antara pembiayaan komersial dan keuangan sosial Islam. Tidak semua usaha mikro berada pada tahap yang siap menerima pembiayaan bank. Sebagian masih membutuhkan pelatihan, peralatan, dan penguatan modal awal. Zakat produktif dapat membantu kelompok yang memenuhi ketentuan penerimanya, sedangkan wakaf produktif dapat mendukung penyediaan aset dan fasilitas ekonomi. Kolaborasi perbankan syariah dengan BAZNAS, lembaga amil zakat, dan nazhir wakaf dapat membentuk jalur pemberdayaan bertahap: usaha diperkuat terlebih dahulu, kemudian didorong untuk berkembang melalui pembiayaan komersial. Penelitian Soemitra, Kusmilawaty, dan Rahma (2022) mengenai Bank Wakaf Mikro menunjukkan relevansi keuangan sosial Islam dalam pemberdayaan usaha mikro, termasuk usaha yang dijalankan perempuan.

Keempat, menghubungkan pembiayaan dengan penguatan ekosistem halal. UMKM tidak cukup hanya memperoleh dana untuk berproduksi. Mereka juga membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kualitas produk, memperoleh sertifikasi halal, memperbaiki kemasan, memperluas pemasaran digital, dan menjangkau pasar yang lebih luas. Kerja sama antara bank syariah, pemerintah, lembaga sertifikasi halal, perguruan tinggi, platform perdagangan elektronik, dan perusahaan besar dapat membuka peluang yang lebih besar bagi UMKM untuk masuk ke rantai nilai halal. Dengan demikian, pembiayaan tidak hanya menjaga usaha tetap berjalan, tetapi juga meningkatkan daya saingnya.

Pada akhirnya, masa depan UMKM Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar modal yang tersedia, tetapi juga oleh seberapa kuat ekosistem yang menopang pertumbuhannya. Perbankan syariah memiliki peluang untuk menjadi bagian penting dari ekosistem tersebut. Namun, peluang itu hanya akan bermakna jika prinsip keadilan dan kemitraan benar-benar diwujudkan dalam akses yang lebih mudah, layanan yang lebih adaptif, pendampingan yang berkelanjutan, dan pembiayaan yang produktif.

Sudah saatnya keberhasilan perbankan syariah tidak hanya dirayakan melalui angka pertumbuhan aset, tetapi juga melalui kisah UMKM yang berhasil naik kelas, membuka lapangan kerja, memperluas pasar, dan bertahan menghadapi ketidakpastian. Sebab, perbankan syariah yang kuat bukan semata-mata perbankan yang memiliki aset besar, melainkan perbankan yang mampu menghadirkan manfaat luas bagi masyarakat. Jika UMKM adalah salah satu fondasi ekonomi Indonesia, maka perbankan syariah harus berani menjadi salah satu kekuatan yang memperkokoh fondasi itu, bukan sekadar membiayainya, tetapi ikut membangun masa depannya.

Topik Menarik