Karhutla Terus Berulang, Bivitri: Harusnya Mitigasi Berbasis Data Jadi Fokus Utama

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti memberikan pandangan kritis terkait penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap berulang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Pemerintah dapat menjadikan pencegahan dan mitigasi berbasis data sebagai fokus utama dalam menghadapi bencana karhutla.

"Iya, harusnya kan kita sudah tahu ini sudah berulang kali terjadi. Harus pencegahan yang jadi fokus utama," ujar Bivitri saat ditemui pada Konferensi Republik di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026).

Baca juga: Menlu Sebut Prabowo Setujui Bantuan Negara Tetangga Tangani Karhutla

Menurut dia, kemajuan teknologi saat ini seharusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mengidentifikasi titik-titik panas (hotspots) secara menyeluruh. Karena itu, penganggaran yang memadai perlu dikerahkan untuk memperkuat sistem mitigasi yang terencana sejak dini.

"Mitigasinya, pencegahan dari awal, pakai data ketika mengidentifikasi titik-titik panasnya ada di mana saja. Kemungkinan besar sekarang kan teknologi luar biasa. Investasi dalam artian kerahkanlah anggaran di bidang itu mitigasinya harus dilakukan sejak lama," katanya.Selain pencegahan karhutla, Bivitri juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan mitigasi yang berfokus langsung pada keselamatan warga terdampak.

Langkah tanggap darurat seperti penyediaan posko kesehatan, pembagian masker, serta sosialisasi dini dinilai sangat krusial untuk melindungi kesehatan masyarakat di wilayah yang terpapar kabut asap.

"Ke depannya juga harus dilakukan plus mitigasi untuk keselamatan warganya. Misalnya posko-posko kesehatan di mana, dibagikanlah masker, dikasih sosialisasi lebih dulu," ucapnya.

Menko Polkam Dudung Abdurachman menyebut sebanyak 97 perusahaan di Kalimantan dan Sumatera menjalani proses hukum terkait karhutla. Sayangnya, dia tidak merinci status hukum puluhan perusahaan tersebut, termasuk apakah telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pemerintah telah mengidentifikasi korporasi hingga kelompok masyarakat yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. "Ada 97 perusahaan secara keseluruhan baik di sekitar Kalimantan, Pulau Sumatera yang sudah proses hukum selanjutnya," ujar Dudung seusai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10/2026).