Dukung KNMP, SPHC Dorong Penguatan Kapasitas Nelayan di Kabupaten Pati

PT Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC), anak perusahaan PT Jateng Petro Energi (JPEN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Tengah, menegaskan komitmennya mendukung Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), sebuah program prioritas nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dukungan itu diwujudkan melalui partisipasi aktif perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan Participating Interest (PI) hulu minyak dan gas bumi ini dalam forum diskusi bertajuk “Ngobrol Bareng Nelayan: Penguatan Nelayan Pati dalam rangka Mendukung Program Prioritas KNMP di Jawa Tengah” yang digelar di KNMP Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Minggu (19/7/2026).

Kegiatan yang digelar oleh Yayasan Literasi dan Karakter Indonesia bekerja sama dengan PT SPHC ini dihadiri ratusan nelayan dan masyarakat pesisir Banyutowo. Empat narasumber dihadirkan dalam forum tersebut, yaitu Direktur PT SPHC Barri Pratama, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Hadi Santosa, Kepala Pelabuhan Perikanan Juwana Driyanto, serta tokoh muda dan pengusaha perikanan Subaskoro.

Forum tersebut menjadi ruang dialog strategis untuk memperkuat kapasitas nelayan, mendorong pemanfaatan fasilitas yang tersedia, sekaligus membangun semangat kolaborasi dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di daerah. Direktur PT SPHC Barri Pratama menyampaikan bahwa penguatan nelayan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi, peningkatan kapasitas, dan dukungan nyata dari dunia usaha, agar manfaat program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir.

Baca juga: Setkab Dokumentasikan Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih di Sinjai

“Penguatan nelayan bukan hanya soal peningkatan keterampilan, tetapi juga tentang membangun ekosistem yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan. SPHC berkomitmen untuk terus hadir melalui dukungan konkret bagi kegiatan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Barri Pratama.

Barri berpendapat, keikutsertaan SPHC dalam forum ini juga merupakan bagian dari upaya membangun pemahaman masyarakat mengenai arah pengembangan KNMP di Jawa Tengah. Program KNMP, yang menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir melalui penguatan ekonomi, kelembagaan, serta pemberdayaan nelayan secara berkelanjutan.

SPHC turut berperan sebagai mitra pendukung dalam penyelenggaraan kegiatan ini, sebagai bentuk konkret pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan. Dukungan ini sejalan dengan posisi SPHC sebagai bagian dari ekosistem pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang menempatkan pemberdayaan masyarakat pesisir dan penguatan sektor perikanan berkelanjutan sebagai salah satu prioritas kontribusi sosialnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Hadi Santosa mengajak para nelayan untuk lebih aktif mengikuti program-program penguatan yang tersedia, termasuk menjaga kualitas hasil tangkapan dan mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi nelayan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, mengingat tingginya risiko pekerjaan di laut.“Kami mendorong nelayan untuk terus meningkatkan kualitas hasil tangkapan dan aktif mengikuti pelatihan yang tersedia. Perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan juga penting, mengingat tingginya risiko pekerjaan di laut,” ujar Hadi Santosa dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, tokoh muda Banyutowo yang juga pengusaha perikanan Subaskoro, mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kekompakan dalam mengembangkan KNMP Banyutowo. Ia menilai keberhasilan program pemerintah tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola potensi kawasan pesisir.

“Keberhasilan KNMP Banyutowo tidak hanya soal anggaran, tetapi juga kekompakan dan partisipasi aktif kita bersama dalam mengelola potensi kawasan pesisir ini,” ujar Subaskoro.

Kepala Pelabuhan Perikanan Juwana Driyanto, turut menanggapi aspirasi nelayan terkait kebutuhan bantuan alat tangkap, dengan mendorong kelompok nelayan menyusun proposal permohonan bantuan sesuai mekanisme yang berlaku kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

“Kami mendorong kelompok nelayan yang membutuhkan bantuan alat tangkap untuk menyusun proposal sesuai mekanisme yang berlaku, agar dapat diajukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah,” ujar Driyanto.

Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab dan komitmen bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat nelayan untuk memperkuat sinergi dalam mendukung implementasi Program Prioritas KNMP di Jawa Tengah. Melalui dukungan berkelanjutan ini, SPHC menegaskan perannya sebagai mitra strategis pembangunan daerah yang tidak hanya berfokus pada aspek bisnis pengelolaan PI migas, tetapi juga pada penciptaan dampak sosial yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Jawa Tengah, khususnya masyarakat pesisir Kabupaten Pati.