Purbaya: Kebijakan Fiskal 2027 Diarahkan Dorong Ekonomi Makin Tinggi, Rakyat Sejahtera Lebih Cepat

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi memaparkan, kebijakan fiskal dalam Rapat Paripurna DPR RI yang agenda utamanya menyampaikan Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI terhadap dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027.

Purbaya menggarisbawahi, bahwa perumusan arsitektur fiskal periode tersebut dirancang dengan optimisme yang terukur untuk menjadi motor penggerak roda ekonomi yang lebih bertenaga.

“Kami optimis perekonomian Indonesia akan mampu berputar lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi sebagai fondasi akselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, kebijakan fiskal tahun 2027 diarahkan untuk mendorong perekonomian tumbuh lebih tinggi dan rakyat sejahtera lebih cepat,” ujar Menkeu Purbaya di Kompleks Parlemen, Selasa (9/6/2026).

Baca Juga: Purbaya: Saya Sebel Dibilang Gara-gara Fiskal Rupiah Jeblok

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah melayangkan apresiasi setinggi-tingginya atas seluruh catatan dan masukan konstruktif dari setiap fraksi di DPR RI. Seluruh pandangan tersebut dinilai menjadi elemen krusial untuk menyempurnakan struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 agar tetap sehat, kredibel, dan efisien.

Dokumen KEM-PPKF 2027 ini juga mengemban nilai historis dan strategis yang tinggi karena menjadi dokumen perencanaan fiskal pertama yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia sebagai landasan keberlanjutan estafet pembangunan jangka panjang.

Pemerintah juga menyambut baik dukungan parlemen terhadap penetapan target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang dipatok ambisius pada rentang 5,8 hingga 6,5. Angka ini didesain sebagai batu loncatan yang solid demi mengejar visi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 pada tahun 2029 mendatang.

Guna mewujudkan target tersebut, pemerintah akan mempertebal sinergi bauran kebijakan antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan, memacu investasi berorientasi ekspor bernilai tambah tinggi, serta mengoptimalkan peran institusi Danantara dalam menyalurkan investasi produktif ke sektor-sektor strategis.

Baca Juga: Prabowonomics, di Antara Sosialisme dan KapitalismeSelain dari sisi investasi dan produksi, mesin pertumbuhan ekonomi juga akan ditopang lewat penguatan daya beli masyarakat. Formula perlindungan sosial akan diefektifkan guna menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, dan memperluas penyerapan tenaga kerja. Sejumlah program unggulan nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP), hingga program Sekolah Rakyat akan terus dipertebal untuk memperluas efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian akar rumput.

Sebagai fondasi keberlanjutan makro, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro untuk tahun 2027. Laju inflasi ditargetkan terkendali pada kisaran 1,5 hingga 3,5.

Sementar itu, nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS, tingkat suku bunga SBN tenor 10 tahun pada kisaran 6,5 hingga 7,3, serta harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang diproyeksikan pada level US70 hingga US95 per barel.

Penetapan harga minyak mentah yang konservatif ini sengaja disiapkan untuk meredam fluktuasi pasar energi global sekaligus mengamankan fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN sebagai peredam kejut (shock absorber).

Selaras dengan tema besar pembangunan "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat", kebijakan belanja negara pada tahun 2027 akan difokuskan secara penuh untuk mendanai delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Kedelapan klaster tersebut mencakup ketahanan dan kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, sektor pendidikan, sektor kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, hingga program akselerasi penurunan angka kemiskinan.

Seluruh klaster ini akan diperkuat oleh barikade pertahanan, keamanan, penegakan hukum, reformasi birokrasi, digitalisasi sistem, serta diplomasi ekonomi internasional.

Untuk mendanai agenda masif tersebut, pemerintah berkomitmen memperluas ruang fiskal dari sisi pendapatan melalui reformasi dan digitalisasi perpajakan, memperlebar basis wajib pajak, serta memperketat tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Di pos belanja, efisiensi dan ketepatan sasaran akan ditingkatkan, salah satunya lewat integrasi program jaring pengaman sosial yang berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Meskipun belanja dialokasikan secara ekspansif pada sektor produktif, pemerintah menjamin pengelolaan pembiayaan akan tetap dikawal secara bijak (prudent) dan inovatif demi menjaga ketahanan fiskal jangka panjang. Postur defisit anggaran pada tahun 2027 dirancang ketat pada kisaran 1,8 hingga 2,4 dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Pemerintah akan terus memaksimalkan berbagai skema pendanaan inovatif non-utang melalui kolaborasi bersama Danantara, Special Mission Vehicles (SMV), Badan Layanan Umum (BLU), serta Sovereign Wealth Fund guna mempercepat transformasi ekonomi nasional yang berkelanjutan.