Pidato Ekonomi Presiden: Antara Optimisme dan Realitas Pertumbuhan

Umar JahidinMantan Wakil Ketua PP Jaringan Saudagar Muhammadiyah (PP-JSM),CEO Alvin Group dan Mahasiwa Doktoral Ekonomi Manajemen UMJ Jakarta

PIDATO Presiden Prabowo Subianto di rapat paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu 20 Mei 2026 lalu berapi-api, menggebrak, penuh optimisme, dan sarat semangat nasionalisme ekonomi. Dalam banyak bagian, pidato tersebut terasa seperti ajakan besar agar bangsa ini percaya bahwa Indonesia mampu melompat menjadi negara maju.

Namun di balik optimisme itu, ada satu hal penting yang menurut saya perlu dipahami secara lebih mendalam, yaitu soal politik anggaran negara. Sebab pada akhirnya, seluruh visi pembangunan akan bertumpu pada bagaimana negara mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

APBN sesungguhnya bukan sekadar dokumen angka-angka fiskal tahunan. Secara politis, APBN merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendistribusikan hasil pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, arah dan penggunaan APBN selalu mencerminkan pilihan politik pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan nasional.

Perlu dipahami bahwa sumber utama APBN berasal dari rakyat sendiri: pajak masyarakat, penerimaan sumber daya alam, bea cukai, dividen BUMN, serta berbagai penerimaan negara lainnya. Karena itu, anggaran negara pada hakikatnya adalah milik publik yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.Pemerintah hanya menerima mandat untuk mengelola anggaran tersebut melalui pembangunan nasional: membangun pendidikan, kesehatan, infrastruktur, subsidi, ketahanan pangan, industrialisasi, dan berbagai program kesejahteraan lainnya. Maka pengelolaan APBN harus dilakukan secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan bebas dari kebocoran anggaran.

Di titik inilah pentingnya penghematan belanja negara, disiplin fiskal, dan keberanian memberantas korupsi. Sebab sebesar apa pun anggaran negara, jika bocor akibat korupsi, mark up proyek, atau birokrasi yang tidak efisien, maka manfaat pembangunan tidak akan sepenuhnya dirasakan masyarakat.

Di sisi lain, target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan mencapai sekitar 5,8–6,5 persen pada tahun 2027 menurut saya merupakan target yang sangat optimistis. Sebab dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergerak di kisaran 5 persen dan belum menunjukkan lompatan yang terlalu signifikan.

Optimisme tentu penting. Tetapi realitas pertumbuhan ekonomi membutuhkan fondasi yang kuat. Setidaknya ada beberapa faktor utama yang masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia untuk benar-benar mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan.

Pertama, proyek hilirisasi sumber daya alam memang mulai berjalan, tetapi masih sangat terkonsentrasi pada sektor pertambangan, terutama nikel dan mineral lainnya. Padahal semangat hilirisasi seharusnya diperluas ke sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga industri pangan nasional.Hilirisasi pada dasarnya adalah upaya meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Indonesia tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah dengan harga murah, tetapi mulai mengolahnya menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai ekonomi jauh lebih tinggi.

Dampaknya sangat besar bagi ekonomi nasional. Hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas sumber penerimaan pajak negara, membuka lapangan kerja, mempercepat alih teknologi, serta meningkatkan kemampuan tenaga kerja nasional dalam proses produksi modern. Karena itu, hilirisasi sesungguhnya dapat menciptakan multiplier effect yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kedua, industrialisasi dan pembangunan kawasan industri harus berjalan lebih cepat dan lebih luas. Dengan berkembangnya hilirisasi, maka kebutuhan pembangunan pabrik dan manufaktur otomatis akan meningkat.

Kawasan industri seperti Kawasan Industri Terpadu Batang dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah, kawasan industri nikel di Sulawesi, pembangunan industri di Kalimantan, hingga potensi pengembangan industri di Papua dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Industrialisasi sangat penting karena mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, melahirkan kelas menengah baru, meningkatkan daya beli masyarakat, dan akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sejarah menunjukkan bahwa hampir semua negara maju bertumpu pada kekuatan industrinya. Korea Selatan, China, dan Jepang berhasil melompat menjadi kekuatan ekonomi dunia karena membangun manufaktur yang kuat, disiplin kerja tinggi, serta investasi besar pada pendidikan dan teknologi.Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi syarat mutlak. Pembangunan pabrik dan alih teknologi akan sia-sia jika anak-anak bangsa tidak dipersiapkan untuk naik kelas menjadi tenaga kerja modern yang mampu mengoperasikan mesin, teknologi industri, sistem digital, hingga pekerjaan level manajerial dan teknologi informasi.

Persoalan ini juga menyangkut kualitas Pekerja Migran Indonesia (PMI). Jika Indonesia ingin meningkatkan devisa dan kualitas tenaga kerja global, maka pekerja migran Indonesia juga harus diarahkan memasuki sektor-sektor pekerjaan berpenghasilan tinggi seperti yang dilakukan Filipina dan India.

Filipina misalnya telah mampu menjadikan remitansi pekerja migran sebagai salah satu penopang penting ekonomi nasional dengan nilai puluhan miliar dolar setiap tahun. Sementara Indonesia masih relatif tertinggal karena sebagian besar PMI masih terkonsentrasi pada pekerjaan berupah rendah akibat keterbatasan keterampilan, sertifikasi internasional, dan penguasaan bahasa asing.

Karena itu, peningkatan kualitas SDM bukan hanya penting bagi PMI, tetapi menjadi kebutuhan mendesak bagi seluruh tenaga kerja Indonesia jika bangsa ini benar-benar ingin naik kelas menjadi negara industri modern.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah keberanian memberantas korupsi dan membangun kepastian hukum. Investor hanya akan masuk dalam jumlah besar jika negara mampu memberikan rasa aman, regulasi yang jelas, birokrasi yang efisien, dan kepastian hukum yang konsisten. Dalam hal ini, Indonesia harus bersaing dengan Malaysia, Thailand, dan terutama Vietnam yang saat ini berkembang sangat cepat sebagai basis manufaktur global.

Karena itu, pidato ekonomi Presiden sesungguhnya tidak cukup hanya dimaknai sebagai optimisme politik semata. Ia harus diterjemahkan menjadi kerja besar nasional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, industrialisasi yang nyata, hilirisasi yang luas, peningkatan kualitas manusia Indonesia, dan keberanian melakukan reformasi ekonomi secara konsisten.

Optimisme tetap penting. Sebab bangsa yang kehilangan optimisme akan sulit bergerak maju. Tetapi optimisme hanya akan menjadi kenyataan jika bertemu dengan kerja keras, disiplin nasional, dan kesediaan untuk berjuang menghadapi kenyataan yang tentu tidak mudah.