Koalisi Penguasa Israel Ajukan RUU untuk Bubarkan Knesset
Koalisi penguasa Israel mengajukan RUU pada Selatan malam (18/5/2026) untuk membubarkan Knesset (parlemen) di tengah krisis wajib militer kaum Haredi. Ini merupakan langkah yang dilihat sebagai upaya untuk menggagalkan langkah serupa dari pihak oposisi.
Ofir Katz, ketua koalisi dan anggota Partai Likud Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, bersama dengan semua pemimpin partai koalisi, "mengajukan RUU malam ini untuk membubarkan Knesset ke-25," kata penyiar publik KAN.
Menurut RUU tersebut, tanggal pemilihan akan ditentukan selama diskusi di komite Knesset.
Langkah ini bertujuan untuk mengatur dan menyederhanakan proses pembubaran Knesset, kata KAN.
Pada hari Selasa, Netanyahu memberi tahu anggota Haredi di Knesset bahwa ia menghadapi kesulitan dalam meloloskan RUU yang membebaskan siswa yeshiva dari wajib militer, karena kurangnya mayoritas di Knesset saat ini, menurut situs berita Israel Walla.Sebagai tanggapan, kaum Haredi mengatakan mereka akan mendukung pembubaran Knesset dan mempercepat pemilihan umum, yang semula dijadwalkan pada akhir Oktober, jika RUU tersebut tidak disahkan.
Tak lama kemudian, partai Yesh Atid, yang dipimpin pemimpin oposisi Yair Lapid, dan Partai Demokrat, yang dipimpin Yair Golan, mengajukan RUU untuk membubarkan Knesset, yang menunjukkan RUU tersebut akan diajukan untuk pemungutan suara di Knesset pekan depan.
Menurut para pengamat, oposisi Israel menyelaraskan diri dengan kaum Haredi dalam langkah ini, mendorong pemilihan umum dini, langkah yang berpotensi menggulingkan Netanyahu dari jabatan perdana menteri setelah pemilihan berikutnya.
Baca juga: Menhan Sjafrie Sangkal Surat yang Diteken Beri Akses Udara Indonesia untuk Jet Tempur AS
