Menilik Perjuangan 'Sapu Jagat' Kawal Jemaah Disabilitas di Makkah
Komitmen pemerintah dalam mewujudkan haji yang ramah lansia dan disabilitas terus diuji sekaligus dibuktikan di Tanah Suci. Melalui sinergi lintas sektoral, negara berupaya keras memastikan setiap warga negara mendapatkan hak ibadah yang setara tanpa diskriminasi.
Operasional di Kota Makkah memperlihatkan dedikasi luar biasa dari para petugas lapangan yang menjadi ujung tombak pelayanan. Mereka memposisikan diri sebagai tameng dan pelindung utama bagi para jemaah yang memiliki keterbatasan.
Baca juga: Breaking News! Pemerintah Tetapkan Iduladha 1447 H Jatuh pada Rabu 27 Mei 2026
Petugas Haji Daerah Banten, Jaya, menegaskan bahwa pengawalan melekat senantiasa diberikan saat jemaah beraktivitas. Petugas selalu bersiaga di barisan paling belakang untuk memastikan keutuhan rombongan.
"Ibaratnya petugas itu seperti "sapu jagad". Harus siap membantu jemaah kapanpun dibutuhkan. Terutama ketika jemaah mengalami kesulitan saat menjalankan ibadah," tutur Jaya, yang juga seorang disabilitas, membagikan pengalamannya ke Tim Media Center Haji di Al Hidayah Tower 1, Aziziyah, Makkah, Arab Saudi, dikutip Senin (18/5/2026).Dalam praktiknya, pendampingan jemaah berkebutuhan khusus memerlukan kolaborasi erat dengan tenaga kesehatan. Kondisi fisik dan mental jemaah yang fluktuatif di tengah cuaca Makkah menuntut kesabaran ekstra dari para dokter kloter.
Baca juga: Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah Serentak pada Rabu 27 Mei 2026
"Melayani penyandang disabilitas ini memang perlu kesabaran, karena kemampuannya juga tidak sama dengan jemaah haji yang biasa," kata Dokter Pendamping Kloter, Sarmani.
Di tengah tingginya ritme pelayanan, pemerintah juga bersikap terbuka terhadap berbagai evaluasi teknis yang muncul di lapangan. Dinamika terkait data jemaah dalam sistem menjadi salah satu ruang perbaikan (room for improvement) yang sedang dibenahi."Jemaah disabilitas ini tidak mengenal umur. Bisa saja di bawah lansia, di bawah 60 tahun. Namun kerap tidak tercatat sebagai disabilitas di data siskohat," lapor Sugita Esadora, Koordinator Layanan Lansia dan Disabilitas di Makkah.
Menyikapi dinamika tersebut, kehadiran Komisi Nasional Disabilitas (KND) di Tanah Suci menjadi momentum konsolidasi yang sangat berharga. KND hadir memberikan pandangan normatif agar perbaikan sistem ke depan semakin berpihak pada regulasi.
Wakil Ketua Komnas Disabilitas, Deka Kurniawan, memaparkan bahwa negara memiliki mandat undang-undang untuk hadir mengatasi hambatan jemaah. Pendekatan ini merupakan upaya sistematis untuk mewujudkan akomodasi ibadah yang memadai.
"Karena mereka memiliki hambatan, memiliki keterbatasan, undang-undang mengatur bahwa negara harus memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, itu yang disebut dengan istilah akomodasi yang layak," tegas Deka.
Deka memberikan masukan konstruktif agar penyediaan pendamping atau instrumen komunikasi menjadi prioritas utama penyelenggara haji di masa depan. Kemudahan berkomunikasi adalah kunci agar jemaah paham dan bisa menyampaikan kebutuhannya."Kalau hambatannya ada dalam hal komunikasi, maka beliau harus diberikan orang yang mampu bisa membantu komunikasi, atau alat yang bisa membuat mudah untuk bisa berkomunikasi," paparnya memberikan solusi.
Langkah-langkah pemenuhan fasilitas inilah yang disebut sebagai wujud nyata dari pemenuhan hak asasi jemaah. Kolaborasi antara KND dan Kementerian Agama diyakini akan mempercepat penyempurnaan ekosistem haji inklusif ini.
Jelang puncak operasi Armuzna, seluruh elemen petugas telah diinstruksikan untuk merapatkan barisan. Keselamatan dan kelancaran ibadah jemaah disabilitas kini menjadi prioritas tertinggi yang terus dikawal oleh negara.
