ART RI-AS Dinilai Tidak Mencerminkan Prinsip Timbal Balik, Indonesia Tanggung Beban Lebih Besar

Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dinilai tidak mencerminkan prinsip timbal balik yang menjadi dasar utama dalam kerja sama perdagangan internasional. Hal tersebut diungkap dalam diskusi yang digelar Menteng Kleb bertajuk “ART dan Kedaulatan Negara” yang digelar di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).

Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Rimawan Pradiptyo mengungkapkan analisis Regulatory Impact Assessment (RIA) yang disusun peneliti Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) menyebut bahwa ART justru menunjukkan pola hubungan yang tidak seimbang.

Indonesia dinilai memikul lebih banyak kewajiban, sementara komitmen dari pihak Amerika Serikat relatif terbatas. Salah satu temuan utama adalah tidak adanya kewajiban setara bagi AS dalam sejumlah klausul penting.

Baca juga: ART Indonesia-AS Dinilai Asimetris dan Berisiko pada Kedaulatan Ekonomi

Sebaliknya, Indonesia diharuskan melakukan berbagai penyesuaian kebijakan, mulai dari harmonisasi regulasi hingga pembukaan akses pasar yang lebih luas. Bahkan, dalam beberapa ketentuan, Indonesia diwajibkan memfasilitasi kepentingan ekonomi Amerika Serikat.

“Di antaranya adalah dorongan bagi perusahaan dalam negeri untuk membeli produk asal AS serta membuka peluang investasi yang mendukung penciptaan lapangan kerja di Amerika,” ujar Rimawan.

Kajian tersebut menilai kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip reciprocity dalam perdagangan, di mana kedua pihak seharusnya memperoleh manfaat dan kewajiban yang relatif seimbang. ART juga memuat ketentuan yang mengharuskan Indonesia menyesuaikan kebijakan dengan standar dan regulasi AS.

Sementara itu, tidak terdapat kewajiban serupa bagi AS untuk menyesuaikan diri terhadap aturan di Indonesia. “Tidak ada reciprocal, kewajiban hanya bagi Indonesia terhadap USA, namun tidak ada kewajiban sebaliknya,” ujarnya.

Ketimpangan ini juga terlihat dalam klausul pengamanan. Disebutkan bahwa AS memiliki lebih banyak instrumen perlindungan, termasuk hak untuk menerapkan tarif tambahan atau menghentikan perjanjian, sementara Indonesia tidak memiliki perlindungan yang setara.Dampak dari tidak adanya hubungan timbal balik ini dinilai cukup luas. Selain berpotensi menekan daya saing industri dalam negeri, kondisi tersebut juga dapat mempersempit ruang kebijakan pemerintah dalam mengelola ekonomi nasional.

“Di sisi lain, pelaku usaha domestik, terutama UMKM, diperkirakan menghadapi tekanan ganda. Mereka harus bersaing dengan produk impor sekaligus menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi yang mengacu pada standar luar negeri,” ujarnya.

Kajian itu juga menyoroti bahwa dalam praktiknya, perjanjian ini lebih menyerupai hubungan satu arah, di mana Indonesia berperan sebagai pihak yang menyesuaikan diri terhadap kepentingan mitra dagang.