Perang Picu Ketidakpastian, Investor Wait and See Garap Proyek Jalan Tol RI

Minat investor terhadap proyek infrastruktur, khususnya jalan tol di Indonesia, dinilai masih cukup tinggi di tengah ketidakpastian global akibat perang Timur Tengah. Namun demikian, pelaku usaha kini cenderung bersikap wait and see dengan mempertimbangkan secara matang risiko yang bisa ditanggung pemerintah dan potensi imbal hasil (return) sebelum mengambil keputusan investasi.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Willan Oktavian, mengatakan sejumlah proyek jalan tol masih menunjukkan indikasi ketertarikan investor. Beberapa di antaranya bahkan telah memasuki tahap pengajuan prakarsa maupun persiapan tender.

"Kalau dilihat sekarang, tol Puncak masih ada yang mengajukan prakarsa. Kemudian ruas Sentul–Karawang juga dalam waktu dekat akan ditenderkan. Kita akan lihat nanti peminatnya seperti apa," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Kamis (3/4).

Baca Juga: Pembangunan Infrastruktur Era Prabowo Butuh Uang 3 Kali Lipat dari Periode Jokowi

Selain itu sejumlah proyek strategis lain seperti ruas Cilacap, Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci), hingga Gilimanuk–Mengwi juga masih dalam tahap penyiapan dan tetap menarik perhatian pasar.Meski demikian, Willan mengakui investor saat ini tidak lagi mengambil keputusan secara agresif. Mereka cenderung melakukan kalkulasi lebih dalam, terutama terkait pembagian risiko antara pemerintah dan badan usaha. Apa saja risiko yang bisa ditanggung pemerintah, dan mana yang menjadi tanggungan badan usaha.

"Dari informasi yang kami dapat, peminat masih cukup banyak. Tapi memang mereka melihat dulu, kira-kira risiko apa yang bisa di-cover oleh pemerintah," jelasnya.

Baca Juga: Lama Tak Ada Kabar, Ini Kata Bos BPJT Soal Proyek Bayar Tol Tanpa Sentuh

Menurutnya, dalam investasi infrastruktur, pertimbangan utama investor tetap pada aspek keekonomian proyek. Selama kebijakan yang ditetapkan pemerintah mendukung dan proyeksi return dinilai menarik, minat investasi diyakini akan tetap terjaga.“Investor itu pada dasarnya melihat return. Kalau policy-nya pas, kemudian mereka hitung return-nya oke, harusnya mereka ikut,” kata Willan.

Untuk memperkuat daya tarik investasi, pemerintah saat ini tengah mendorong peningkatan kualitas penyiapan proyek, termasuk melalui penyusunan studi kelayakan dan readiness criteria yang lebih kredibel.

BPJT bersama Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (DJPI) dan Bappenas berupaya melibatkan lembaga maupun konsultan bereputasi dalam proses tersebut. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor, terutama dari luar negeri.

“Kalau studi dilakukan oleh konsultan yang kredibel, misalnya terkait proyeksi trafik dan skema tarif, investor akan lebih yakin. Mereka bisa melihat dengan jelas dalam berapa tahun investasi itu bisa kembali,” ujarnya.

Dengan perbaikan kualitas penyiapan proyek tersebut, pemerintah berharap tidak hanya investor domestik, tetapi juga investor global dapat semakin tertarik untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.