AS-Israel Serang Iran, Komisi I DPR Minta Pemerintah Siapkan Rencana Evakuasi WNI
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, meminta pemerintah Indonesia untuk segera menyiapkan rencana kontigensi untuk melakukan evakuasi di negara terdampak imbas Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran, Sabtu (28/2/2026).
"Kita harus siaga dan menyiapkan berbagai macam rencana kontigensi untuk mengevakuasi WNI kita yang berada di wilayah terdampak bila mana situasi kerap berkembang jauh," kata Dave dalam keterangannya yang dikutip, Senin (2/3/2026).
Ia pun mendorong pemerintah untuk ikut andil dalam penyelesaian konflik melalui jalur dialog. Dave menegaskan Indonesia dalam hal ini harus mengedepankan politik luar negeri yang bebas aktif.
Baca juga: Satu Rudal Iran Tembus Iron Dome, Tewaskan 9 Warga Israel, 11 Hilang
"Sementara itu, dari perspektif diplomasi, Indonesia konsisten mendorong penyelesaian konflik melalui jalur damai dan dialog. Prinsip politik luar negeri kita adalah bebas aktif, sehingga Indonesia akan terus menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional, kedaulatan negara, dan penyelesaian sengketa tanpa kekerasan," ungkapnya."Komisi I DPR RI menegaskan bahwa eskalasi ini memiliki konsekuensi yang luas, namun Indonesia harus tetap berpegang pada prinsip diplomasi damai, menjaga stabilitas dalam negeri, serta memperkuat kerja sama internasional agar tidak terjebak dalam arus konflik yang berkepanjangan," sambungnya.
Lihat video: Balas Dendam, Iran Tutup Selat Hormuz
Lebih lanjut, legislator dari Fraksi Partai Golkar ini menilai, tingginya eskalasi di Timur Tengah bisa berdampak luas, termasuk menimbulkan ketidakpastian jalur perdagangan, khususnya sektor energi. Ia pun meminta pemerintah segera melakukan langkah agar peperangan yang terjadi tidak berdampak pada perekonomian Indonesia."Dari sisi keamanan, eskalasi konflik dapat memunculkan resonansi politik dan ideologis di berbagai belahan dunia. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, perlu menjaga ketenangan masyarakat serta memastikan perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi polarisasi yang merugikan persatuan bangsa," pungkasnya.
