Seruan Kesetaraan Gender Menjelang HUT Ke-80 RI

Menyambut HUT Ke-80 Kemerdekaan RIkesetaraan gender kembali diserukan. Pelepasan stigma negatif yang membatasi gender perlahan harus dihilangkan.

Hal itu diungkapkan dalam diskusi #BaiknyaBarengBareng 2025 yang digelar OCBC dengan dihadiri sejumlah narasumber Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) dan Aliansi Laki-Laki Baru (ALB), Rabu (13/8/2025).

Mengangkat topik "Perjalanan Menuju Merdeka dari Bias Gender" yang memiliki makna memerdekakan diri dari bias dan ketidaksetaraan yang kerap membatasi ruang gerak baik di lingkungan kerja maupun rumah.

Baca juga: Beban Ganda Wanita Jadi Kendala Kesetaraan Gender

Komisaris Independen OCBC Betti Alisjahbana menekankan perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki potensi untuk berprestasi sekaligus berkontribusi secara maksimal. “Kepemimpinan perempuan tidak perlu menjadi pengecualian melainkan bagian dari budaya profesional yang kita bangun bersama. Di era di mana talenta dan keberagaman menjadi sumber kekuatan kompetitif, menciptakan ekosistem kerja inklusif adalah kunci mengoptimalkan potensi setiap orang tanpa terkekang,” ujarnya.

Perusahaan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan prinsip tersebut terwujud. Nilai itu telah diterapkan di lingkungan kerja yang percaya bahwa ruang kerja yang adil gender akan membuka peluang sama untuk semua.

Head of Programmers UN Women Indonesia Dwi Yuliawati menyatakan norma gender yang tidak setara, termasuk di antaranya bias yang terjadi secara sadar maupun tidak adalah salah satu hambatan perempuan untuk meniti karier di lingkungan kerja.

Pada tahun 2023, angka partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Indonesia hanya berjumlah 55 persen, dibandingkan laki-laki yang berjumlah 85 persen (BPS, 2024). Menurut SDG Global Database, perempuan memiliki kesempatan yang lebih terbatas dalam posisi kepemimpinan, hanya 32 persen perempuan yang menduduki posisi manajerial perusahaan pada tahun 2022.

“Bentuk yang paling nyata adalah persepsi bahwa pekerjaan rumah tangga dan perawatan anggota keluarga adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab perempuan. UN Women berkolaborasi dengan sektor swasta untuk mengintegrasikan Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Perempuan (WEPs), sehingga mendorong kebijakan tempat kerja ramah keluarga sebagai satu cara meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan," ungkapnya.Merespons tantangan yang ada penting bagi perusahaan untuk menerapkan kebijakan inklusif yang dapat memberikan peluang setara dan menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan perempuan.

Perusahaan yang memperjuangkan kesetaraan gender dan mempromosikan hak perempuan tidak hanya mendorong kemajuan sosial, tetapi juga dapat mengembangkan bisnis dan komunitas di tempat mereka bekerja agar beroperasi lebih inklusif, tangguh, dan sukses.

Koordinator Nasional Aliansi Laki-laki Baru Wawan Suwandi mengingatkan bahwa perubahan menuju kesetaraan tidak bisa dilakukan sendiri oleh perempuan. Baginya dunia kerja yang lebih fleksibel dan rumah tangga yang lebih adil perannya akan membuat laki-laki dan perempuan bisa berkolaborasi lebih sehat.

"Laki-laki juga perlu ruang untuk menjadi ayah, suami, dan individu yang utuh tanpa stigma. Untuk itu, perlu adanya paham untuk menormalisasikan kolaborasi dengan mematahkan stigma seperti hanya ada ibu rumah tangga tapi harusnya adalah rumah tangga bersama,” ujarnya.