Ketua MPR Belum Dapat Update dari Sekretariat soal Surat Usulan Pemakzulan Gibran

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum mendapat update dari Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI perihal surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Surat itu dilayangkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

"Terus terang saya belum dapat update dari Sekretariat sampai hari ini. Saya belum (tahu ada surat usulan pemakzulan Gibran)," kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

Muzani mengatakan, Setjen MPR RI belum melaporkan kepada dirinya soal surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden (wapres). "Teman-teman Sekretariat belum melaporkan, saya juga belum menanyakan karana saya baru masuk setelah reses hari ini," tutur Muzani.

Baca Juga:: Puan Mengaku Belum Lihat Surat Usulan Pemakzulan Gibran

Sekjen Partai Gerindra ini pun juga tak mengetahui adanya komunikasi antar-pimpinan DPR RI, DPD RI dan MPR RI perihal surat tersebut. "Belum. Barangkali entah ada, sudah ada, tapi saya belum tahu. Belum-belum," katanya.Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku belum melihat surat yang dilayangkan ke Sekretariat DPR pada Senin (2/6/2026) lalu. Ia menyebut, semua surat yang masuk ke DPR RI masih berada di Tata Usaha.

"Belum lihat (surat Forum Purnawirawan TNI). Ini baru masuk masa sidang, semua surat yang diterima masih di tata usaha," tutur Puan saat ditemui seusai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI belum mengirimkan surat Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari Wakil Presiden (Wapres).

"Ya, tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan," ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

Dasco pun menjelaskan, semua surat yang masuk ke DPR akan dibahas di rapat pimpinan (rapim) dan badan musyawarah. Hal itu sesuai mekanisme yang ada di DPR RI. "Baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan," terang Dasco.

Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan Gibran Rakabuming Raka untuk dimakzulkan dari jabatan wapres. Mereka mengajukan surat kepada MPR, DPR, dan DPD agar ketiga lembaga ini mempertimbangkan usulan tersebut.

Berdasarkan surat Nomor 003/FPPTNI/V/2025 yang diterima, dituliskan bahwa pihak Forum Purnawirawan menyerahkan pandangan hukum terhadap proses politik dan hukum yang mengantarkan Gibran menjadi wapres.

"Dengan ini kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," demikian isi surat tersebut, Selasa (3/6/2025).