Pemerintah Pusat Belanja Rp694,2 Triliun saat APBN Tekor di Mei 2025, Buat Apa Saja?
Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) sampai dengan Mei 2025, tercatat sudah mencapai Rp694,2 triliun dari total belanja negara Rp3.621,3 triliun.Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara mengatakan, belanja pemerintah pusat mencapai angka tersebut karena terjadi percepatan belanja barang dan belanja modal pada Mei 2025, dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.
"Mungkin bulan-bulan lalu saya menyampaikan ada bulan-bulan dimana terjadi percepatan belanja perlindungan sosial atau bansos, jadi setiap bulan gerak APBN itu amat tergantung pada jenis belanja," ungkap Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juni 2025, Selasa (17/6/2025).
Untuk belanja dari K/L (Kementerian/Lembaga) mencapai Rp325,7 triliun atau 28,1 dari pagu, dipengaruhi oleh belanja pegawai ASN/TNI/Polri yang tetap dibayarkan dan penyaluran berbagai program bansos yang tetap disalurkan sesuai jadwal.
Baca Juga: Defisit APBN Mei Sentuh Rp21 Triliun, Belanja Negara Tembus Rp1.016,3 Triliun
Di dalam belanja K/L, terdapat belanja pegawai yang sudah dibelanjakan Rp123,9 triliun atau 5,3, belanja Bansos sebesar Rp48,8 triliun, belanja modal sebesar Rp55,6 triliun, dan belanja barang Rp97,4 triliun.Adapun alokasi gaji ke-13 bagi ASN Pusat dan Daerah sebesar Rp49,4 triliun atau sudah terealisasi Rp32,8 triliun.Sedangkan Belanja Non K/L Rp127,9 triliun artinya 6,3 dari pagu, didukung oleh pembayaran manfaat pensiun, subsidi dan kompensasi sesuai jadwal.Kemudian di dalam belanja non K/L sebesar Rp368,5 triliun, terdapat manfaat pensiun sebesar Rp82,7 triliun dan subsidi & kompensasi sebesar Rp66,1 triliun yang dibayarkan serta disalurkan secara on track.
Baca Juga: Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp211,5 Triliun, Paling Boros Buat Gaji PNS dan Bansos
Dalam APBN 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani merencanakan belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp1.160,1 triliun, belanja non-K/L sebesar Rp1.541,4 triliun, serta Transfer ke Daerah (TKD) sejumlah Rp919,9 triliun.
