Respons Situasi di Papua Tengah, Menteri HAM Gelar Pertemuan Terbatas dengan Gubernur, Bupati, dan DPRD

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menggelar pertemuan terbatas dengan Gubernur Papua Tengah, anggota DPRD provinsi dan kabupaten, serta Bupati Intan Jaya dan Bupati Puncak di Bali, Jumat (6/6/2025) malam. Pertemuan itu merespons berbagai persoalan terutama kekerasan akibat konflik bersenjata yang terjadi di wilayah Papua Tengah belakangan ini.

Pertemuan mereka utamanya membahas situasi menonjol di Intan Jaya dan Kabupaten Puncak akibat konflik bersenjata yang telah menyebabkan korban meninggal dunia, luka-luka, hilang, maupun gelombang pengungsi yang tercatat hingga saat ini sebanyak 60 ribu masyarakat mengungsi ke kota-kota terdekat seperti Timika dan Nabire.

Natalius Pigai menjelaskan bahwa pihaknya merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui upaya-upaya rekonsiliasi dan perdamaian. Dalam menggelar pertemuan itu, dia mengaku ingin mendapatkan informasi dari lapangan melalui gubernur, DPRD, dan para Bupati juga untuk sama-sama memastikan upaya penanganan yang tepat.

Baca juga: Pigai Pastikan Seluruh Pengungsi di Indonesia Tanggung Jawab Negara

“Sehingga situasi akibat konflik khususnya di dua wilayah yaitu Puncak dan Intan Jaya bisa diatasi dengan baik. Lebih dari itu kami bersama Pemerintah Daerah sama-sama ingin mendorong langkah-langkah rekonsiliatif untuk perdamaian di tanah Papua,” kata Natalius dalam keterangan tertulisnya kepada SindoNews, Sabtu (7/6/2025).

Natalius menjelaskan, berdasarkan informasi yang diperoleh, saat ini terdapat 60 ribu warga masyarakat dari Intan Jaya dan Puncak yang mengungsi ke daerah perkotaan seperti Nabire dan Timika. Bahkan, ada dua distrik yaitu Sinak (Kabupaten Puncak) dan Distrik Hitadipa (Intan Jaya) yang semua masyarakatnya mengungsi.

“Jadi dua distrik ini sudah kosong sama sekali. Tidak ada lagi masyarakatnya karena semua sudah mengungsi,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, Kementerian HAM setelah mendapat laporan yang utuh mengenai situasi akibat konflik tersebut dalam waktu dekat akan turun untuk memastikan penanganan pengungsi bisa dilakukan dengan baik dan mendorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di tanah Papua.“Kami tentu saja akan menjadi jembatan untuk kementerian-kementerian lain di pusat agar bersama pemerintah daerah turun ke lokasi-lokasi pengungsi dalam rangka pemenuhan kebutuhannya baik jangka pendek, menengah maupun panjang,” jelas Natalius.

Dalam pertemuan tersebut, kata Natalius, pemerintah daerah juga menyampaikan rencana mereka untuk memfasilitasi aparat agar bisa mendirikan pos-pos penjagaan sehingga tidak lagi menjadikan gereja atau rumah-rumah klasis sebagai pos militer.

“Gubernur dan para bupati juga menyampaikan soal rencana pembangunan pos tersebut yang akan mereka fasilitas, termasuk nanti mencari tanahnya agar bisa dijadikan tempat mendirikan pos-pos penjagaan aparat baik TNI maupun Polri,” kata Natalius.

Dalam pertemuan ini, Natalius juga mendengar langsung berbagai persoalan lain seperti program Makan Bergizi Gratis, rencana pembangunan sekolah rakyat dan infrastruktur jalan trans Papua. Hal lain yang juga dibicarakan adalah konflik sosial di Kabupaten Puncak Jaya akibat pilkada yang menurut Natalius, perlu upaya rekonsiliasi dan restorative justice melalui denda adat serta kepastian pemerintah pusat untuk segera melantik bupati/wakil bupati definitif.

“Khusus Puncak Jaya juga dibahas karena di sana sedang ada konflik akibat pilkada. Menurut kami agar konflik tidak terus berlanjut pelantikan bupati defenitif perlu segera dilakukan sambil mendorong upaya rekonsiliasi melalui penyelesaian adat yang efektif,” tutur Natalius.

Adapun mengenai isu-isu pembangunan di Papua pada umumnya, Kementerian HAM tentu akan menindaklanjuti dengan komunikasi kepada kementerian teknis yang lain. “Yang pasti kami bersama pemerintah daerah memiliki niat yang sama untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui jalan rekonsiliasi dan perdamaian. Itu yang paling penting,” tegasnya.

Untuk konteks Papua pada umumnya, Natalius menegaskan saat ini pihaknya sedang menyusun Kelompok Kerja Papua Kementerian HAM, sehingga ke depan seluruh persoalan terkait Papua akan digodok melalui Pokja ini. “Tidak lama lagi Pokja Papua terbentuk dan langsung kerja. Sama halnya dengan isu lain ke depan yang menjadi atensi publik sehingga bisa lebih fokus tertangani,” pungkasnya.