Pelapor Khusus PBB: Rencana Trump yang Tak Bermoral untuk Gaza Cakup Kejahatan Internasional
Usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump merelokasi warga Palestina dari Gaza ke negara lain dan menempatkan daerah kantong Palestina di bawah kendali AS adalah “melanggar hukum, tidak bermoral, dan sama sekali tidak bertanggung jawab,” menurut pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki pada Rabu (5/2/2025).
Berbicara dalam konferensi pers di Kopenhagen, ibu kota Denmark, Francesca Albanese mengecam usulan tersebut dan memperingatkan hal itu akan memperburuk krisis regional.
“Itu melanggar hukum, tidak bermoral, dan sama sekali tidak bertanggung jawab … apa yang diusulkannya adalah omong kosong,” tegas Albanese.
“Itu adalah hasutan untuk melakukan pemindahan paksa, yang merupakan kejahatan internasional,” ujar dia.
Albanese mendesak masyarakat internasional mengambil sikap yang lebih kuat, dengan mengatakan, “Masyarakat internasional terdiri dari 193 negara, dan inilah saatnya untuk memberi AS apa yang selama ini dicarinya, isolasi,” papar dia.
Albanese menepis anggapan bahwa insentif ekonomi dapat menyelesaikan konflik yang telah berlangsung lama di Timur Tengah.
“Sudah terlalu lama, masyarakat internasional memperlakukan isu Palestina sebagai sesuatu yang dapat dikelola melalui pembangunan, insentif ekonomi, dan bantuan kemanusiaan,” ungkap dia. “Terus terang, itu tidak berhasil.”
Sambil mengakui pentingnya pertumbuhan ekonomi, dia menegaskan hal itu tidak dapat mengorbankan hak-hak fundamental.
“Perdamaian melalui pembangunan ekonomi adalah harapan untuk menyerah, dan itu tidak akan berhasil,” ujar dia.
“Satu-satunya cara untuk menghentikan kekerasan adalah dengan memberi kesempatan pada perdamaian melalui kebebasan,” tegas Albanese.
Presiden Donald Trump sebelumnya pada Selasa malam dalam konferensi pers dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan, "AS akan mengambil alih Jalur Gaza," tak lama setelah mengusulkan permukiman kembali secara permanen warga Palestina di luar Gaza.
"Kami akan memilikinya dan bertanggung jawab membongkar semua bom berbahaya yang belum meledak dan senjata lainnya di lokasi tersebut, meratakan lokasi tersebut dan menyingkirkan bangunan yang hancur, meratakannya, (dan) menciptakan pembangunan ekonomi yang akan menyediakan lapangan pekerjaan dan perumahan dalam jumlah tak terbatas bagi masyarakat di daerah tersebut," ujar Trump.
Selama konferensi pers dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington pada hari Selasa, Trump mengatakan AS "akan mengambil alih" Gaza setelah merelokasi warga Palestina ke tempat lain berdasarkan rencana pembangunan kembali yang dia klaim dapat mengubah daerah kantong itu menjadi "Riviera Timur Tengah."
Turki, Yordania, dan Mesir serta negara-negara regional dan Eropa lainnya, termasuk Inggris, Prancis, dan Jerman, telah menolak usulan relokasi Trump.
