AS Tak akan Biayai Pembangunan Kembali Gaza setelah Rencana Pencaplokan Trump

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan memanfaatkan mitra-mitra Washington di Timur Tengah untuk mendanai pembangunan kembali Gaza, menurut Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt.

Pada hari Selasa (4/2/2025), Trump mengumumkan, "AS akan mengambil alih Jalur Gaza," meratakan bangunan-bangunan yang hancur dalam perang antara Israel dan Hamas dan mengubah wilayah itu menjadi "Riviera Timur Tengah."

Ketika ditanya apakah dia akan mengirim pasukan AS ke daerah kantong itu, Trump menyatakan dia akan "melakukan apa yang diperlukan."

Pemimpin AS itu menambahkan warga Palestina harus direlokasi ke negara-negara tetangga, dengan mengorbankan "negara-negara tetangga yang sangat kaya."

"Amerika Serikat tidak akan membayar pembangunan kembali Gaza," ujar Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt kepada wartawan dalam jumpa pers pada hari Rabu (5/2/2025), menjawab pertanyaan tentang usulan presiden AS tersebut.

"Pemerintahannya akan bekerja sama dengan mitra kami di kawasan tersebut untuk membangun kembali kawasan ini," ungkap juru bicara tersebut, seraya menambahkan Trump belum berkomitmen mengirim pasukan AS ke Gaza.

Ketika ditanya apakah AS siap mengusir paksa warga Palestina dari daerah kantong tersebut, sekretaris pers tersebut menjawab, "Presiden siap membangun kembali Gaza untuk warga Palestina dan semua orang di kawasan tersebut, orang-orang yang cinta damai yang menginginkan pembangunan dan peluang ekonomi yang nyata."

Mengenai apakah warga Gaza yang ingin tetap berada di jalur tersebut akan diizinkan untuk melakukannya, Leavitt menyatakan, “Presiden Trump berkomitmen membangun kembali Gaza dan untuk sementara merelokasi mereka yang berada di sana."

“Presiden AS telah berbicara dengan beberapa pemimpin negara Arab, dan telah menjelaskan dengan sangat jelas dan sangat vokal, bahwa dia mengharapkan mitra kami di kawasan tersebut, khususnya Mesir dan Yordania, untuk menerima pengungsi Palestina," papar Leavitt.

Raja Yordania Abdullah II dengan tegas menentang segala upaya menggusur warga Palestina atau mencaplok tanah mereka, menurut posting pengadilan kerajaan Yordania di X pada hari Rabu.

Kementerian Luar Negeri Mesir menekankan pentingnya memastikan warga Palestina tetap berada di Gaza dalam siaran pers hari Rabu, yang menegaskan kembali dukungan Kairo memberlakukan solusi dua negara.

Sebelumnya, Arab Saudi menekankan mereka tidak akan meresmikan hubungan dengan Israel sampai negara Palestina diakui secara resmi oleh semua pihak.

Kerajaan itu dengan tegas menolak segala "upaya mengusir warga Palestina dari tanah mereka," menurut Kementerian Luar Negeri Saudi.