Tegas Menolak Proporsional Tertutup, Luqman Hakim: Putusan MK Bersifat Final, Tetapi Tidak Berkekuatan Mengikat

FAJAR.CO.ID, JAKARTA Gugatan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) masih bergulir di Mahkamah Konstitusi.

Padahal tahapan pemilu sudah beberapa bulan ini berjalan. Teranyar, MK dikabarkan akan mengabulkan gugatan itu, mengubah sistem pemilu ke proporsional tertutup.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Luqman Hakim, membeberkan, Pasal 24C ayat 1 dalam Undang-undang Dasar (UUD).

MK berwenang mengadili pada tingkat pertama & terakhir yg putusannya bersifat final utk menguji UU thd UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yg kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran parpol & memutus perselisihan ttg hasil Pemilu (Pasal 24C ayat 1 UUD NKRI), tulisnya dalam unggahannya di Twitter, Kamis (1/6/2023).

Dari norma UUD itu, kata dia, dapat diketahui bahwa putusan MK bersifat final tapi tidak berkekuatan mengikat.

Putusan MK bersifat final (tetapi tidak berkekuatan mengikat, seperti yang dipahami selama ini), ujarnya.

Sedangkan terkait Pemilu, kewenangan MK adalah memutus sengketa hasil Pemilu.

Ditegaskan, MK tidak memiliki wewenang konstitusional untuk mengadili sistem pemilu antara proporsional terbuka dan tertutup.

Menentukan atau mengubah sistem Pemilu kewenangannya ada pada Pembentuk UU, yakni DPR dan Presiden, bukan MK, tambahnya.

Menurutnya,jika MK bertindak di luar wewenangnya, pasti akan memicu krisis kepercayaan rakyat.

Saya percaya hakim-hakim MK negarawan dan berintegritas. #TolakProporsionalTertutup, tandasnya.

Diketahui, delapan parpol parlemen menolak sistem proporsional tertutup. Masing-masing Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hanya PDI Perjuangan yang terus memperjuangkan proporsional tertutup ini. (selfi/fajar)