Kang Dedi: 8 Partai Harus Bersatu Jika MK Kembalikan Sistem Pemilu Tertutup
AKURAT.CO Ahli hukum tata negara sekaligus mantan wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana membuat heboh publik dengan informasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan mengembalikan sistem pemilu proporsional tertutup.
Menanggapi hal tersebut, Dedi Mulyadi menilai terlepas benar atau tidaknya informasi tersebut bisa menjadi peringatan terhadap setiap kemungkinan yang ada.
Setidaknya ini membangun ruang kesadaran bahwa ada ancaman kedaulatan rakyat Indonesia menjadi kedaulatan partai politik, ujar Dedi Mulyadi, Selasa (30/5/2023).
Menurutnya sistem pemilu terbuka terlepas dari berbagai kekurangan telah melahirkan tokoh-tokoh publik dari kalangan masyarakat biasa yang tidak memiliki akses pada partai politik. Mereka lahir karena memiliki akses pada masyarakat.
Tokoh-tokoh itu, kata kang Dedi, begitu karib disapa, tumbuh melalui keterpilihan berdasarkan hubungan emosi dengan pemilihnya di daerah pemilihan masing-masing.
Hubungan emosi itu melahirkan spirit dengan memperjuangkan kepentingan daerah pemilihan melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan pertanian, UMKM, unit kesehatan, pendidikan, pariwisata dan keagamaan, ucapnya.
Kang Dedi menilai tingkat kritis para legislator di DPR yang meredup lebih berdasarkan pada faktor dominannya partai politik melalui fraksi di DPR. Sehingga para legislator dikontrol melalui fraksi yang merupakan kepanjangan tangan dari pimpinan partai politik.
Sementara sistem pemilu tertutup justru menutup seluruh ruang partisipasi publik karena seluruh legislator terpilih merupakan kewenangan pimpinan partai. Spirit memperjuangkan partisipasi publik melalui daerah pemilihan akan hilang karena tidak ada lagi relevansi pada keterpilihan.
"Anggota DPR dan DPRD akan sangat tunduk pada pimpinan partai. Ruang kritisme para anggota legislatif akan semakin redup seiring dengan semakin kuatnya partai politik dalam mengontrol anggotanya di parlemen, terangnya.
Untuk itu ia berharap seluruh pimpinan partai politik untuk bersatu mengambil sikap tegas jika kelak MK memutuskan sistem pemilu tertutup.
Saya berharap delapan pimpinan partai politik segera bersatu untuk mengambil sikap apabila ada rencana MK memutuskan sistem pemilu tertutup. Bersatu padu dengan meninggalkan kepentingan jangka pendek, menyatukan tujuan menyelamatkan kedaulatan politik rakyat Indonesia dari pembajakan politik atas nama konstitusi, pungkas mantan bupati Purwakarta ini.
Seperti diketahui dari sembilan fraksi di DPR hanya PDI Perjuangan yang mendukung sistem pemilu tertutup. Sementara delapan fraksi lain menegaskan telah menolak sistem pemilu tertutup dan tetap pada sistem pemilu terbuka.[]
