Perbedaan UMP dan UMR, Pengertian dan Penjelasannya
Apa perbedaan UMP dan UMR? UMP dan UMR termasuk ke dalam upah minimum. Upah minimum adalah suatu tetapan atau standar minimum yang digunakan oleh para pekerja atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pekerjanya.
Sedangkan UMR adalah singkatan dari Upah Minimum Regional. UMR merupakan suatu standar yang dipakai oleh perusahaan atau pemilik bisnis serta pelaku industri lain dalam menetapkan upah atau gaji karyawannya.
Penetapan angka UMR ini diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999. Aturan ini kemudian direvisi menjadi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000.
Penetapan UMR dilihat dari kebutuhan, indeks harga konsumen (IHK), kemampuan, perkembangan, kelangsungan perusahaan, upah umum yang berlaku di suatu daerah, kondisi pasar, hingga tingkat perekonomian dan pendapatan per kapita.
Nah, saat ini, istilah UMR tidak lagi relevan digunakan karena UMR sudah digantikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Hal ini sesuai dengan tingkatan wilayah yang diaturnya.
Perbedaan UMP dan UMR
Jika dilihat dari pengertiannya, UMP dan UMR tentu saja berbeda. UMP merupakan indeks angka upah minimum dalam satu provinsi, sedangkan UMR adalah istilah lama yang digunakan untuk mengukur indeks angka upah daerah dan sekarang sudah tidak digunakan lagi.
Untuk lebih jelasnya, UMR kini sudah dipecah menjadi dua. UMR Tingkat I diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP), yaitu upah minimum yang berlaku di seluruh wilayah provinsi.
Sedangkan UMR Tingkat II diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), yaitu standar upah minimum yang berlaku di seluruh wilayah kabupaten atau kota.
Penetapan standar UMP untuk setiap provinsi itu tidak sama atau berbeda antara satu sama lain. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor yang berbeda-beda.
Yang berwenang menetapkan UMP dan UMK yaitu pimpinan daerahnya. Pengambil kebijakan penetapan upah adalah gubenur, namun untuk penetapan UMK, kepala daerah setempat yaitu bupati atau walikota punya kewenangan untuk mengusulkan jumlah upah minimum kepada gubernur.
