Sejarah Perjanjian Roem Royen serta Latar Belakangnya
JAKARTA, celebrities.id - Sejarah Perjanjian Roem Royen menjadi bagian terpenting bagi Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan negara. Perjanjian ini bisa dibilang tombak dari berdirinya negara Indonesia.
Lalu bagaimana sejarah Perjanjian Roem Royen? Apa yang melatarbelakangi terjadinya perjanjian tersebut?
Simak ulasannya berikut ini seperti celebrities.id rangkum dari berbagai sumber, Minggu (8/5/2022):
Sejarah Perjanjian Roem Royen
Perjanjian Roem Royen adalah suatu perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta.
Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Mohammad Roem dan Herman van Roijen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyatukan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun yang sama.
Perjanjian ini sangat alot sehingga memerlukan kehadiran Bung Hatta dari pengasingan di Bangka, juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta untuk mempertegas sikap Sri Sultan HB IX terhadap Pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, dimana Sultan Hamengku Buwono IX menyebut Jogjakarta is de Republiek Indonesie (Yogyakarta adalah Republik Indonesia).
Latar Belakang Perundingan Roem Royen
Latar belakang perjanjian Roem Royen diawali dari serangan Belanda kepada Indonesia paska kemerdekaan yang disebut agresi militer Belanda I dan II. Selain menyerbu Yogyakarta, Belanda juga menawan beberapa pemimpin Indonesia sebagai tahanan politik.
Belanda juga menyebarkan propaganda bahwa tentara Indonesia sudah hancur sehingga dikecam oleh dunia internasional. Tekanan dari luar negeri yang bertubitubi akhirnya membuat Belanda kembali bersedia berunding.
Seminggu setelah perundingan berlangsung terjadi penghentian karena Van Royen memberi penafsiran bahwa Belanda akan kembali memulihkan pemerintahan setelah para pemimpin Indonesia memberi perintah untuk menghentikan gerilya, bekerja sama dalam pemulihan perdamaian dan memelihara ketertiban serta keamanan.
Perundingan kemudian dilanjutkan pada 1 Mei karena tekanan dari AS yang menjanjikan bantuan ekonomi setelah Belanda menyerahkan kedaulatan. Jika tidak, AS tidak akan memberikan bantuan apapun kepada Belanda.
Dalam perjanjian Roem Royen, Indonesia diwakili oleh Mohammad Roem dan beberapa anggota lain seperti Ali Sastroamijoyo, Dr. Leimena, Ir. Juanda, Prof. Supomo dan Latuharhary. Pihak Belanda diwakili oleh Dr. J. Herman van Royen dan anggota Blom, Jacob, dr. Van, dr. Gede, Dr. P.J. Koets, van Hoogstratendan serta Dr. Gleben. Pihak mediator atau penengah berasal dari UNCI (United Nations Commision for Indonesia) diketuai Merle Cochran dari AS.
Sementara hasil dari perundingan Roem Royen, yaitu:
Angkatan bersenjata RI harus menghentikan semua aktivitas gerilya yang dilakukan.
Pemerintah RI akan hadir pada sejarah Konferensi Meja Bundar (KMB) sebagai perundingan lanjutan.
Pemerintahan RI kembali ke kota Yogyakarta.
Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer di Indonesia dan membebaskan semua tahanan perang serta tahanan politik.
Belanda menyetujui RI sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat
Kedaulatan akan diserahkan secara utuh dan tanpa syarat kepada Indonesia sesuai sejarah perjanjian Renville di tahun 1948.
Belanda dan Indonesia akan mendirikan persekutuan berdasar sukarela dan persamaan hak
Belanda memberikan kepada Indonesia semua hak, kekuasaan dan kewajiban.
Setelah itu diadakan pertemuan lanjutan pada tanggal 22 Juni 1949 yang disebut sebagai perundingan segitiga di bawah kepemimpinan Christchley dari PBB dengan isi perjanjian sebagai berikut:
Belanda akan mengembalikan pemerintahan RI ke Yogyakarta secepatnya.
Perintah untuk menghentikan gerilya akan diberikan setelah pemerintah Indonesia kembali ke Yogyakarta pada 1 Juli 1949.
Konferensi Meja Bundar sebagai kelanjutan perundingan akan dilakukan bertempat di Den Haag. Dampak peristiwa Konferensi Meja Bundar akhirnya memberikan pengakuan akan kedaulatan RI.
