KPI Minta Maaf dan Cabut Pernyataan Saipul Jamil Boleh Tampil di TV

okezone | Seleb | Published at Kamis, 16 September 2021 - 12:56
KPI Minta Maaf dan Cabut Pernyataan Saipul Jamil Boleh Tampil di TV

JAKARTA - Pernyataan Ketua KPI, Agung Suprio di Podcast milik Deddy Corbuzier, terkait Saipul Jamil boleh tampil di televisi terkait kepentingan edukasi menuai kritik dari masyarakat Indonesia. Bahkan cukup banyak pihak yang menyebut bahwa Saipul Jamil sama sekali tidak layak menjadi edukator kejahatan seksual.

Maraknya protes yang dilayangkan pada Ketua KPI, Mulyo Hadi Purnomo selaku Wakil Ketua KPI Pusat tampak meminta maaf terkait hal tersebut. Ia bahkan menyebut bahwa diksi dari pernyataan yang diucapkan Agung kurang tepat, sehingga menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat.

Foto Lawas Saipul Jamil dan Jessica Jane Muncul, Netizen: Aduh, Bahaya

KPI Izinkan Saipul Jamil Tampil Asal Beri Edukasi, Arie Kriting: Biar Pedofil Jadi Pintar

Saipul Jamil Dijemput Pakai Mobil Mewah Keluar dari Tahanan

"Pertama, memang kami harus sampaikan permohonan maaf atas pilihan diksi yang sangat tidak tepat, sangat tidak pas, yang disampaikan oleh Ketua kami, Ketua KPI," ujar Mulyo dalam sebuah program televisi baru-baru ini.

Pada kesempatan itu, Mulyo juga sempat menjelaskan bahwa pernyataan yang dilontarkan oleh Agung tidak hanya fokus terhadap kasus penyimpangan seksual saja. Tetapi juga kasus lain yang melibatkan para publik figur, seperti prostitusi online, narkoba, dan tindak melanggar hukum lainnya.

Namun, lantaran keterbatasan waktu, Agung tidak bisa menjelaskan hal itu secara terperinci. Sehingga masyarakat menangkap berbeda pernyataan yang ia lontarkan dalam Podcast tersebut.

"Secara prinsip apa yang kami sampaikan di dalam surat itu tertulis bahwa, kami berharap muatan yang berkaitan dengan hal seperti itu tidak hanya pada kasus Saipul Jamil ya, tapi juga penyimpangan seksual, prostitusi online, narkoba, dan tindak melanggar hukum yang dialami oleh artis dan publik figur. Itu disampaikan secara berhati-hati dan diorientasikan kepada edukasi publik agar hal serupa tidak terulang dan sanksi hukum yang dijalani tidak dipersepsikan sebagai resiko biasa," bebernya.

Artikel Asli