Ganggu Penjualan Mobil, Gaikindo Minta Pemerintah Tunda Penerapan Opsen Pajak

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah akan memberlakukan opsen pajak mulai Februari mendatang. Kebijakan tersebut mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebagai informasi, opsen pajak merupakan pungutan tambahan pajak kendaraan bermotor. Tambahan pungutan maksimal 66 persen dari pajak yang berlaku di tahun sebelumnya. Artinya, ini membuat harga kendaraan lebih tinggi.

Menanggapi itu, Sekretaris Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara meminta pemerintah menunda penerapan opsen pajak. Sebab, ini akan membebani masyarakat dalam membeli kendaraan dan menjadi tantangan besar bagi pelaku industri.

"Kalau 12 persen kan kita sudah sampaikan, orang kan waktu beli pakai kredit ya, rata-rata. Harusnya enggak terlalu berdampak. Opsen memang tadi saya sampaikan, itu mengganggu lah sedikit," ujar Kukuh, saat ditemui di Jakarta Selatan, belum lama ini. 

Sebelum ada kebijakan kenaikan PPN 12 persen dan opsen pajak, penjualan mobil di Indonesia pada 2024 sudah lesu. Sepanjang tahun lalu, penjualan mobil mencapai 865.723 unit atau turun 13,9 persen dibandingkan 2023.

Sementara pada ritel sales, Gaikindo mencatat penjualan hanya sebanyak 889.680 unit. Angka tersebut mengalami penurunan 10,9 persen jika dibandingkan dengan 2023, yakni mencapai 998.059 unit.

Untuk tahun ini, Gaikindo sendiri belum yakin penjualan mobil baru di Indonesia dapat kembali menyentuh angka 1 juta unit. Terlebih, ada kenaikan PPN menjadi 12 persen dan opsen pajak.

"Kita belum duduk bareng (penetapan target 2025), belum menghitung secara rinci, kalau tahun kemarin saja, tidak ada opsen satu juta saja tidak dapat. Tahun ini kita harapkan dengan model baru, dan sebagainya, dan perkembangannya ada opsen yang ditunda, kita kalau mau optimis di 900-an (ribuan)," ujar Kukuh.