Klaim Ada Kekacauan Politik Kalau Indonesia Pakai Sistem Pemilu Tertup, SBY Malah Disuruh Mingkem Sama Anas Urbaningrum: Lebih Baik Anda….
Politisi senior Anas Urbaningrum menyindir keras Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengaku bakal ada kekacauan politik jika Indonesia menerapkan sistem pemilu tertup.
Anas yang juga eks politisi Partai Demokrat itu menilai pernyataan SBY sudah berlebihan, perubahan sistem pemilu di Indonesia kata dia bukan baru terjadi kali ini saja, dan terbukti semuanya berjalan aman tanpa adanya kekacaun politik sebagaimana pernyataan SBY.
"Perubahan sistem untuk pemilu tahun 2009 terjadi pasca putusan MK 23 Desember 2008. Pemungutan suaranya terjadi pada 9 April 2009, Pemilu 2009 terbukti berjalan lancar dan tidak ada chaos politik," kata Anas Urbaningrum di akun twitternya @anasurbaningrum dilansir Populis.id Senin (29/5/2023).
Anas lantas meminta SBY untuk berhenti bicara kekacauan politik, omongan SBY kata dia hanya bikin masyarakat cemas.
"Jadi lebih baik Pak @SBYudhoyono tidak bicara chaos terkait dengan pergantian sistem pemilu di tengah jalan. Tidak elok bikin kecemasan dan kegaduhan. Cukuplah bicara dalam konteks setuju atau tidak. Itu perihal perbedaan pendapat yg biasa saja," tuntasnya.
Diberitakan sebelumnya SBY angkat bicara menanggapi pernyataan mantan wakil menteri hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana yang mengaku telah mendapat informasi valid soal pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Dimana disebutkan Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan sistem pemilu tertutup.
Menarik yang disampaikan Prof Denny Indrayana melalui twitnya tentang informasi bakal ditetapkannya sistem proporsional tertutup oleh MK dalam Pemilu 2024. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan sistem pemilu yang hendak diputuskan MK, kata SBY dalam sebuah cuitan di akun twitternya dilansir Populis.id Minggu (28/5/2023).
Mungkin ini juga pertanyaan mayoritas rakyat Indonesia dan mayoritas partai-partai politik. Saya pikir para pemerhati pemilu dan demokrasi juga memiliki kepedulian yang sama, tambahnya.
Baca Juga: Mahkama Konstitusi Angkat Bicara Klaim Belum Ada Pembahasan Sistem Pemilu, Denny Indrayana Tipu-tipu Soal Sistem Pemilihan Tertutup?
Baca Juga: Eks Ketua MK Minta Denny Indrayana Disanksi Gegara Umbar Info Soal Pemilu Tertutup, Musni Si Pembeking Anies Nyeletuk: Anjing Menggonggong.
SBY menegaskan salah satu dampak buruk sistem pemilu tertutup adalah terjadi kekacauan politik. Dia mengatakan jika yang disampaikan Denny Indrayana itu benar adanya, maka potensi kekacauan politik pada Pemilu 2024 terbuka lebar.
Ingat, DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja diserahkan kepada KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan chaos politik SBY, ujarnya mengingatkan.
Pertanyaan kedua, apakah benar sistem pemilu terbuka bertentangan dengan konstitusi. Menurut SBY, sesuai tidaknya dengan konstitusi yang harus ditekankan ialah domain dan wewenang MK.
Menilai apakah sebuah UU bertentangan dengan konstitusi, dan bukan menetapkan UU mana yang paling tepat. Sistem pemilu tertutup atau terbuka? ujar SBY.
Karena MK, sambung SBY, tidak memiliki argumentasi kuat bahwa sistem pemilu terbuka bertentangan dengan konstitusi sehingga diganti menjadi tertutup, mayoritas rakyat akan sulit menerimanya.
Ingat, semua lembaga negara termasuk Presiden, DPR & MK harus sama-sama akuntabel di hadapan rakyat, ujar SBY.
Dan ketiga, sambung SBY, sesungguhnya penetapan UU tentang sistem pemilu berada di tangan Presiden & DPR, bukan di tangan MK. Seharusnya, ujar dia, presiden dan DPR punya suara tentang hal ini.
Mayoritas partai politik telah sampaikan sikap menolak pengubahan sistem terbuka menjadi tertutup. Ini mesti didengar, imbau SBY.
SBY yakin, seluruh partai politik dalam menyusun DCS dan caleg sekalipun pasti berpikiran sistem pemilu tidak diubah, tetap sistem terbuka.
Kalau di tengah jalan diubah oleh MK, menjadi persoalan serius. KPU & Parpol harus siap kelola krisis ini. Semoga tidak ganggu pelaksanaan pemilu 2024. Kasihan rakyat, kata SBY.
Terakhir, SBY memberikan pandangan, untuk pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Setelah pemilu 2024, Presiden & DPR duduk bersama untuk menelaah sistem pemilu yang berlaku, untuk kemungkinan disempurnakan menjadi sistem yang lebih baik.