Menhub Minta Masukan MTI demi Kemajuan Transportasi Indonesia
JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) terus memberikan masukan penting untuk kemajuan transportasi Indonesia. Menurutnya, jejaring MTI di tingkat pusat sampai daerah memungkinkan adanya ide-ide segar yang bisa menjadi solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan transportasi di pelbagai daerah.
"MTI selalu memberikan insight, termasuk dalam menangani persoalan-persoalan transportasi daerah yang sulit," kata Menteri Budi dalam acara Pelantikan Pengurus Pusat dan Majelis Profesi dan Etik Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) periode 2022-2025 yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (22/3/2023).
Pengurus Pusat MTI dipimpin oleh Ketua Umum Tory Damantoro dan Sekretaris Jenderal Haris Muhammadun, dengan Majelis Profesi dan Etik dipimpin Prof Agus Taufik Mulyono.
Dalam kesempatan tersebut, Tory Damantoro menyampaikan, kepengurusan MTI 2022-2023 adalah kepengurusan transisi dan sinergi lintas generasi, yang diharapkan dapat memperkuat gerak langkah MTI mengemban amanah Kongres 2022, yang antara lain adalah perkuatan MTI sebagai mitra strategis pemerintah dalam perumusan kebijakan transportasi. MTI siap untuk bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di bidang transportasi sesuai dengan motto "Sinergi Mewarnai Kemajuan Transportasi Indonesia".
Bekerja sama dengan pengurus wilayah, MTI menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menganalisis masalah dan melahirkan solusi dalam mewujudkan transportasi berkelanjutan. Pengurus MTI Pusat masa bakti 2022-2023 membentuk 8 forum MTI yang terdiri atas:
1. Transportasi perkotaan
2. Transportasi laut
3. Transportasi udara
4. Transportasi kereta api dan angkutan antar kota
5. Transportasi cerdas
6. Transportasi logistik
7. Transportasi lingkungan dan energi
8. Forum pembiayaan transportasi dan infrastruktur.
Semua forum akan bersinergi dengan semua asosisasi dan perguruan tinggi untuk bersama-sama merumuskan masukan kebijakan pembangunan transportasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RPJP dan RPJMN, dalam revisi perundang-undangan transportasi, maupun dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Majelis Profesi dan Etik Prof Agus Taufik Mulyono menyampaikan bahwa sebagai bagian dari pengembangan profesi, MTI berkontribusi dalam penyiapan sumberdaya manusia yang bekerja di bidang transportasi di Indonesia agar benar-benar legal dan kompeten. Sejauh ini MTI telah menyiapkan 10 draf Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
