Cadangan Di Buton Melimpah Gobel RI Harus Punya Target Khusus Swasembada Aspal

Wakil Ketua DPR Bidang Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel menegaskan,Indonesia harus memiliki target khusus untuk berswasembada aspal.

Hal itu disampaikan Gobel, usai melakukan perjalanan ke Sulawesi Tenggara, dan berbincang dengan Gubernur Ali Mazi.

Kita sudah dianugerahi kekayaan alam aspal. Tapi, malah disia-siakan. Kita justru jadi salah satu importiraspal, yang terbesar di dunia, kata Gobel, Selasa (27/9).

Buton, salah satu pulau di provinsi tersebut, memiliki cadangan aspal yang sangat besar di dunia.

Potensinya sekitar 663 juta ton. Setelah dimurnikan, bisa menghasilkan sekitar 150 juta ton.

Cadangan aspal itu cukup untuk berswasembada aspal, untuk 100-125 tahun.

Di dunia, hanya ada sedikit negara yang memiliki kekayaan alam aspal. Antara lain,Trinidad, negara di Amerika Selatan.

Walaumemiliki deposit aspal alam yang sangat besar, namun Indonesia menjadi importer aspal ke-10 di dunia dengan angka 371 juta dolar AS, pada 2017.

Pada 2013,Indonesia pernah mengimpor hingga 664 juta dolar AS. Lima tahun berselang,nilai impor aspal turun 460 juta dolar AS. Kemudian, pada 2019, melejit menjadi 550 juta dolar AS. Atau menjadi importer terbesar ke-5 di dunia.

Kebutuhan aspal Indonesia pada tahun 2018, mencapai1,22 juta ton dan 1,31 juta ton pada 2019.

Karena ada pandemi, kebutuhan aspal pada 2020 dan 2021 mengalami penurunan. Namun pada tahun-tahun mendatang, bisa naik lebih besar lagi sesuai kondisi ekonomi Indonesia.

Aspal impor itu berasal dari jenis aspal minyak, yaitu aspal dari residu pengilangan minyak.

Aspal impor tersebut mencapai77,39 persen pada 2018,dan 85,26 persen pada 2019.

Sementara penggunaan aspal Buton atauasbuton, hanya sekitar 0,3 persen saja. Sisanya, dipenuhi oleh aspal minyak produksi Pertamina.

Impor aspal RIterbesar, berasal dari Singapura, negeri yang tidak memiliki sumberdaya alam.

Gobel menjelaskan, ada dua faktor penyebab Indonesia keranjingan impor aspal dan tak mensyukuri karunia sumberdaya alam yang berlimpah.

Pertama, sudah terbiasa dengan penggunaan aspal minyak. Hal ini terkaitketersediaan barang, peralatan yang dimiliki, serta cara mengerjakan dan mengolahnya.

Padahal, kita sudah memiliki aturan tentang TKDN. Tentang keharusan menggunakan produk dalam negeri, katanya.

Faktor kedua, kurang gigih dalam melakukan inovasi dan melakukan riset.

Karena itu, selalu digunakan alasan bahwa kualitas asbuton dinilai lebih rendah daripada kualitas aspal minyak, katanya.

Padahal, itu hanya soal inovasi, riset, dan teknologi untuk mengolahnya. Sedangkan teknologi aspal minyak,Indonesia tinggal menggunakannya. Karena sudah ditemukan negara lain.

Lha yang punya aspal alam, kan cuma kita dan Trinidad. Yakita yang harus melakukan riset sendiri, kata Gobel.

Dia berpendapat, melalui inovasi dan riset, pasti akan ditemukan cara untuk meningkatkan kualitas asbuton. Misalnya dicampur dengan bahan lain seperti karet, ucapnya.

Sebagai perbandingan, di China, asbuton justru digunakan untuk membangun jalan tolnya, jalan di kota Shanghai,jalan di Anhui, serta jembatan yang membelah laut di Jiangsu.

Tentu, mereka sudah mengkalkulasi kualitasnya. Dan pasti, sudah dilakukan inovasi. Sehingga, tak ada alasan bahwa asbuton hanya untuk jalan lingkungan, dengan tekanan di bawah 10 ton, jelas Gobel.

Dia memuji kesungguhan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, yang mendorong penggunaan asbuton untuk pembangunan maupun preservasi.

Hal itu dibuktikan dengan lahirnya Peraturan Menteri PUPR No 18 Tahun 2018 dan Surat Edaran Menteri PUPR 30 Desember 2020.

Selain itu, pemerintah juga memiliki sejumlah peraturan tentang penggunaan produk dalam negeri, maupun tentang tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Jadi, dari sisi regulasi sudah mencukupi. Tinggal bagaimana melaksanakannya. Kita mengapresiasi tekad dan semangat Menteri PUPR, untuk mewujudkannya, beber Gobel.

Politisi Nasdem ini menekankan, tingginya ketergantungan terhadap aspal impor dan bahan baku impor, sangat merugikan.

Jelas menguras devisa, karena sebagian besar anggaran pembelian aspal untuk infrastruktur lari ke luar negeri.

Ini berarti, sekitar 70-85 persen dari anggaran pembelian aspal dinikmati oleh asing, tandas Gobel.