Plat nomor 1 Punya Siapa? Kenali Tanda Nomor Kendaraan Khusus dan Rahasia

JAKARTA - Plat nomor 1 punya siapa? Hal ini tentu jadi pertanyaan publik saat melihat ada nomor plat yang sangat jarang digunakan tersebut.

Karena saat ini ada banyak masyarakat Tanah Air yang mulai memperdebatkan perihal kepemilikan plat nomor 1. Pasalnya bagi kebanyakan orang, tentu sangat jarang atau bahkan tidak pernah menemukan plat nomor 1 yang menempel pada kendaraan sipil atau operasional.

Hal itu tentu menjadi pertanyaan banyak orang terkait untuk siapa kepemilikan plat nomor 1. Nah bila yang membaca ini adalah salah satu yang masih kebingungan, maka temui jawabannya melalui ulasan satu ini.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Jumat (25/08/2023) terkait kepemilikan plat nomor 1.

Perlu diketahui bahwa kepemilikan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) nomor satu diperuntukkan khusus bagi instansi pemerintahan resmi. Tentu saja aturan satu ini telah disusun melalui Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 yang berisi informasi tentang kendaraan dinas yang mendapatkan nomor registrasi dengan menggunakan alokasi angka khusus dengan/tanpa huruf seri.

Plat nomor 1 umumnya diperuntukkan bagi pejabat khusus Republik Indonesia seperti Presiden, Wakil Presiden, Menteri, DPR, MPR yang diawali dengan kode RI.

Tentu saja plat nomor khusus satu ini memiliki hak istimewa ketika sedang berkendara di jalan, seperti pengawalan ketat bahkan pemblokiran jalan.

Bagi yang masih bingung maka berikut rincian resmi terkait Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus yang tidak boleh diikuti oleh masyarakat sipil.

RI 1: Peruntukan Presiden Republik Indonesia

RI 2 : Peruntukan Wakil Presiden Republik Indonesia

RI 3 : Peruntukan Istri Presiden

RI 4 : Peruntukan Istri Wakil Presiden

RI 5 : Peruntukan Ketua MPR

RI 6 : Peruntukan Ketua DPR

RI 7 : Peruntukan Ketua DPD

RI 8 : Peruntukan Ketua MA

RI 9 : Peruntukan Ketua MK

RI 10 : Peruntukan Ketua BPK

RI 11 : Peruntukan Ketua KY (dulu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan)

RI 12 : Peruntukan Gubernur BI (dulu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) R

RI 13 : Peruntukan Otoritas Jasa Keuangan (dulu Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat)

RI 14 : Peruntukan Kementerian Sekretariat Negara (dulu Menteri Sekretaris Negara)

RI 15 : Peruntukan Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (dulu Sekretaris Kabinet)

RI 16 : Peruntukan Menko Perekonomian (dulu Menteri Dalam Negeri)

RI 17 : Peruntukan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (dulu Menteri Luar Negeri)

RI 18 : Peruntukan Menko Kemaritiman (dulu Menteri Pertahanan)

RI 19 : Peruntukan tersedia informasi (dulu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia)

RI 20 : Peruntukan Kementerian Dalam Negeri (dulu Menteri Keuangan)

RI 21 : Peruntukan Kementerian Luar Negeri (dulu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral)

RI 22 : Peruntukan Kementerian Pertahanan (dulu Menteri Perindustrian)

RI 23 : Peruntukan Kementerian Agama (dulu Menteri Perdagangan)

RI 24 : Peruntukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dulu Menteri Pertanian)

RI 25 : Peruntukan Kementerian Keuangan (dulu Menteri Kehutanan)

RI 26 : Peruntukan Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah (dulu Menteri Perhubungan)

RI 27 : Peruntukan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (dulu Menteri Kelautan dan Perikanan)

RI 28 : Peruntukan Kementerian Kesehatan (dulu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi)

RI 29 : Peruntukan Kementerian Sosial (dulu Menteri Pekerjaan Umum)

RI 30 : Peruntukan Kementerian Ketenagakerjaan (dulu Menteri Kesehatan)

RI 31 : Peruntukan Kementerian Perindustrian (dulu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

RI 32 : Peruntukan Kementerian Perdagangan (dulu Menteri Sosial)

RI 33 : Peruntukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (dulu Menteri Agama)

RI 34 : Peruntukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (dulu Menteri Kebudayaan dan Pariwisata)

RI 35 : Peruntukan Kementerian Perhubungan (dulu Menteri Komunikasi dan Informatika)

RI 36 : Peruntukan k Kementerian Komunikasi dan Informatika (dulu Menteri Negara Riset dan Teknologi)

RI 37 : Peruntukan Kementerian Pertanian (dulu Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)

RI 38 : Peruntukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dulu Menteri Negara Lingkungan Hidup)

RI 39 : Peruntukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (dulu Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan)

RI 40 : Peruntukan Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi (dulu Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara)

RI 41 : Peruntukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (dulu Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal)

RI 42 : Peruntukan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

RI 43 : Peruntukan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi,

RI 44 : Peruntukan Menteri Negara Perumahan Rakyat,

RI 45 : Peruntukan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga,

RI 46 : Peruntukan Jaksa Agung RI,

RI 47 : Peruntukan Sekretaris Kabinet

RI 48 : Peruntukan Kepala Badan Intelijen Negara,

RI 49 : Peruntukan Wakil Ketua MPR,

RI 50 : Peruntukan Wakil Ketua MPR,

RI 51 : Peruntukan Wakil Ketua MPR,

RI 52 : Peruntukan Wakil Ketua DPR,

RI 53 : Peruntukan Wakil Ketua DPR,

RI 54 : Peruntukan Wakil Ketua DPR,

RI 55 : Peruntukan Wakil Ketua DPD,

RI 56 : Peruntukan Wakil Ketua DPD,

RI 57 : Peruntukan Wakil Ketua Mahkamah Agung,

RI 58 : Peruntukan Wakil Ketua Mahkamah Agung,

RI 59 : Peruntukan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,

RI 60 : Peruntukan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi,

RI 61 : Peruntukan Ketua Komisi Yudisial,

RI 62 : Peruntukan Wakil Ketua Komisi Yudisial,

RI 63 : Peruntukan Gubernur Bank Indonesia,

RI 64 : Peruntukan Gubernur Lemhannas,

RI 65 : Peruntukan Ketua UKP4,

RI 66 : Peruntukan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden,

RI 67 : Peruntukan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden,

RI 68 : Peruntukan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden,

RI 69 : Peruntukan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden,

RI 70 : Peruntukan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden,

RI 71 : Peruntukan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden,

RI 72 : Peruntukan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden,

RI 73 : Peruntukan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden,

RI 74 : Peruntukan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden,

RI 75 : Peruntukan Kepala BNPB

RI 76 : Peruntukan Wakil Ketua MPR,

RI 77 : Peruntukan Wakil Ketua DPR,

RI 78 : Peruntukan Utusan Khusus Presiden,

RI 79 : Peruntukan Ketua BKPM,

RI 80 : Peruntukan Utusan Khusus Presiden,

RI 81 : Peruntukan Utusan Khusus Presiden,

RI 99 : Peruntukan Utusan Khusus Presiden,

RI 84 : Peruntukan Panglima TNI,

RI 85 : Peruntukan Kapolri

RI 90 : Peruntukan Sekretaris Kementerian Setneg,

RI 91 : Peruntukan Sekretaris Militer Presiden,

RI 92 : Peruntukan Sekretaris Presiden,

RI 93 : Peruntukan Sekretaris Wakil Presiden,

RI 94 : Peruntukan Kepala Protokol Negara,

RI 100 : Peruntukan Wakil Menteri Kementerian Pertahanan,

RI 101 : Peruntukan Wakil Menteri Luar Negeri,

RI 102 : Peruntukan Wakil Menteri Keuangan,

RI 103 : Peruntukan Wakil Menteri Perindustrian,

RI 104 : Peruntukan Wakil Menteri Perdagangan,

RI 105 : Peruntukan Wakil Menteri Pertanian,

RI 106 : Peruntukan Wakil Menteri Perhubungan,

RI 107 : Peruntukan Wakil Menteri Pekerjaan Umum,

RI 108 : Peruntukan Wakil Menteri Pendidikan Nasional,

RI 109 : Peruntukan BAPENAS.*