Kasus Penyadapan Ilegal: 8 Saksi Minta Pelindungan LPSK, 1 Orang Ajukan JC

JAKARTA — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kembali menerima pengajuan permohonan pelindungan dari dua saksi terkait kasus dugaan akses ilegal penyadapan yang menyeret Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin mengungkapkan, dengan adanya tambahan ini, total ada delapan orang saksi yang telah mengajukan permohonan pelindungan kepada pihaknya.

"Intinya sudah ada penambahan dua, dari enam (yang terakhir), sudah, itu aja," kata Wawan kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (11/11/2026).

Wawan menjelaskan, delapan orang saksi tersebut masih dalam tahap penelaahan untuk menentukan apakah permohonan pelindungan diterima atau tidak. Meski demikian, pihak internal Polri telah memberikan perlindungan kepada mereka.

Ia menyebut, permohonan pelindungan dari dua orang tersebut diterima pada Jumat (6/11/2026) lalu. Dia menambahkan, dari delapan saksi tersebut, satu di antaranya turut mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC).

"Ya satu di antaranya itulah. Ya pokoknya dari delapan itu ada yang mengajukan JC," ungkap Wawan.

Diketahui, Bareskrim Polri menetapkan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Selain Listyo Sigit, Bareskrim juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Terbaru, Irjen Ahrie Sonta dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Sanksi itu diputuskan lewat Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri.