Pemprov DKI Gandeng KPK Awasi Proyek Berisiko Penyimpangan

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memperketat pengawasan terhadap proyek pembangunan daerah, terutama proyek bernilai besar yang dinilai memiliki risiko penyimpangan.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, koordinasi dan pendampingan KPK harus dilakukan jajaran Balai Kota hingga organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya dalam pelaksanaan program strategis yang menggunakan APBD.

Hal itu disampaikan Pramono dalam Kampanye Antikorupsi bertajuk “Semangat Antikorupsi Menuju 5 Abad Kota Global, Jaga Jakarta Jaga Integritas” di kawasan Car Free Day (CFD) Sudirman, Jakarta, Minggu (16/8/2026).

“Sebagai Gubernur Jakarta, saya selalu meminta kepada seluruh jajaran Balai Kota dalam setiap kegiatan yang berisiko dan bernilai untuk selalu melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK,” kata Pramono.

Menurutnya, penguatan integritas birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, terlebih Jakarta tengah diarahkan menjadi kota global.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak memastikan lembaga antirasuah siap mengawal proyek pembangunan di Jakarta, baik fisik maupun nonfisik.

Pengawasan tidak hanya dilakukan pada tingkat kebijakan, tetapi juga menyasar pelaksanaan proyek di lapangan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

“Kami hadir untuk mendukung program-program kerja dari Pemerintah Provinsi DKI agar proyek-proyek pembangunan semua dapat dilaksanakan dengan baik dan benar serta penuh rasa tanggung jawab,” ujar Johanis.

Johanis juga mengajak masyarakat ikut mengawasi penggunaan anggaran pemerintah. Warga diminta melaporkan jika menemukan dugaan penyalahgunaan kewenangan atau uang negara.

“Tolong disampaikan kepada Pak Gubernur dan disampaikan juga pada kami agar kami dapat berkoordinasi dengan Pak Gubernur untuk kemudian mengambil tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku yang menyalahgunakan kewenangan,” tegasnya.

Kampanye antikorupsi tersebut diikuti sekitar 10.530 peserta, mulai dari ASN Pemprov DKI dan BUMD hingga pengurus RT/RW, LMK, PKK, Karang Taruna, Dasawisma, serta Jumantik.

Selain kegiatan fun walk, Pemprov DKI juga menghadirkan sejumlah layanan publik gratis di lokasi, termasuk layanan administrasi kependudukan, kesehatan, dan pelayanan pajak daerah.