PHK Massal Berisiko Gerus Kelas Menengah, Sekjen Perindo Ferry Dorong Insentif Dunia Usaha

JAKARTA - Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali membayangi sektor industri nasional di tengah tekanan biaya produksi, pelemahan ekonomi global, dan meningkatnya ketidakpastian usaha. Kondisi tersebut dinilai berisiko menekan daya beli masyarakat, mempercepat penyusutan kelas menengah, serta menghambat perputaran ekonomi rakyat. 

Menanggapi situasi itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo, Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah atau sering disapa Kang Ferry, menilai ancaman PHK yang mulai muncul di sejumlah sektor harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Menurut dia, tekanan terhadap dunia usaha saat ini tidak hanya berasal dari perlambatan ekonomi global, tetapi juga meningkatnya biaya produksi yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan industri padat karya.

"Ancaman PHK yang muncul hari ini bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Kita melihat tekanan biaya produksi akibat pelemahan rupiah, kenaikan biaya energi, tingginya biaya pembiayaan, serta ketidakpastian ekonomi global mulai menekan sektor padat karya. Jika tidak diantisipasi, dampaknya akan menjalar ke UMKM, perdagangan rakyat, hingga konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Kang Ferry saat ditemui di Jakarta, Jumat (26/06/26).

Kekhawatiran tersebut mengemuka setelah muncul proyeksi sekitar 55.000 buruh berpotensi terdampak PHK akibat persoalan harga gas industri. Ancaman serupa juga datang dari rencana relokasi dua pabrik komponen otomotif dari Jawa Timur ke Vietnam yang berpotensi berdampak terhadap ribuan tenaga kerja. Situasi tersebut terjadi ketika berbagai sektor industri masih menghadapi tekanan akibat tingginya biaya operasional dan lemahnya permintaan pasar.

Perindo Ingatkan Pentingnya Menjaga Lapangan Kerja Formal

Kang Ferry menegaskan bahwa menjaga lapangan kerja yang sudah ada sama pentingnya dengan menciptakan pekerjaan baru. Dia mengingatkan, gelombang PHK berpotensi memunculkan efek berantai yang lebih luas terhadap perekonomian nasional apabila tidak segera diantisipasi melalui kebijakan yang tepat.

"Ketika satu pekerja kehilangan pekerjaan, dampaknya tidak berhenti pada individu tersebut. Warung makan kehilangan pelanggan, pedagang pasar kehilangan pembeli, usaha mikro kehilangan perputaran uang, dan ekonomi daerah ikut melambat. Karena itu, perlindungan terhadap lapangan kerja formal merupakan bagian penting dari agenda ekonomi kerakyatan yang harus dijaga bersama," tegas mantan Komisioner KPU RI periode 2012-2017 ini.

Menurut Kang Ferry, ancaman terhadap sektor padat karya juga perlu menjadi perhatian karena kemampuan penciptaan lapangan kerja baru masih belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja setiap tahun. Kondisi tersebut membuat kebijakan pencegahan PHK menjadi semakin mendesak untuk dijalankan.

Dia menilai pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan yang diterbitkan tidak menambah tekanan baru bagi dunia usaha. Pada saat yang sama, dukungan terhadap industri yang menyerap banyak tenaga kerja harus diperkuat melalui insentif yang terukur, kemudahan akses pembiayaan, serta kepastian iklim usaha.

Sejalan dengan Risalah Kebijakan Perindo

Kang Ferry mengatakan ancaman PHK yang mulai menguat saat ini mempertegas urgensi risalah kebijakan (policy brief) yang sebelumnya disampaikan Partai Perindo kepada pemerintah dan Bank Indonesia sebagai respons terhadap gejolak ekonomi nasional. Dalam dokumen tersebut, Perindo telah mendorong integrasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi sektor riil.

"Perindo sejak awal mengingatkan bahwa stabilitas makroekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan sektor riil. Karena itu kami mengusulkan langkah konkret berupa stabilisasi nilai tukar rupiah, penguatan jaring pengaman ekonomi masyarakat, serta insentif sementara bagi industri padat karya yang menghadapi tekanan biaya produksi agar aktivitas usaha tetap berjalan dan tidak berujung pada PHK massal," kata dia.

Menurut Kang Ferry, pendekatan tersebut sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama kebijakan ekonomi. Sebab, keberlangsungan industri, perlindungan pekerja, dan daya tahan UMKM merupakan satu ekosistem yang saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan.

Dia menegaskan pemerintah perlu segera menerjemahkan komitmen pencegahan PHK ke dalam langkah yang terukur, mulai dari perlindungan industri padat karya, stabilisasi biaya produksi, hingga percepatan penciptaan lapangan kerja baru. Menurut dia, keberhasilan menjaga pekerjaan formal akan menjadi faktor penting dalam mempertahankan daya beli masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung.