Generasi Muda Diimbau Jaga Persatuan dan Jangan Mudah Terprovokasi

JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH), Abdul Razak Nasution, menilai Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Apalagi, sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menyentuh kepentingan kelompok oligarki maupun elit global.

“Kita saksikan bersama, langkah pemerintah perlahan mulai mengusik zona nyaman kelompok tertentu. Tak heran jika suasana terasa diobrak-abrik karena selama ini mereka bebas meraih keuntungan, dan kini kepentingan itu mulai terganggu,” kata Razak dalam keterangannya, dikutip Sabtu (13/6/2026).

Razak mengungkapkan, berbagai kebijakan pemerintah tersebut pada dasarnya bertujuan mengembalikan kedaulatan bangsa sebagaimana amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Setidaknya, ada empat program yang menjadi fokus utama pemerintah, yakni kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hilirisasi, dan Program Makan Bergizi Gratis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, salah satu kebijakan yang memicu reaksi keras adalah pengelolaan ekspor-impor secara terpadu melalui satu pintu di bawah PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Padahal kebijakan itu, kata dia, dirancang untuk menutup celah praktik yang dinilai merugikan negara.

“Ini ditujukan untuk menutup celah praktik merugikan negara seperti under-invoicing dan transfer pricing. Wajar jika para mafia ekspor-impor merasa tersinggung selama ini mereka leluasa memanfaatkan kekayaan alam kita demi keuntungan pribadi,” tuturnya.

Terkait pelemahan nilai tukar rupiah, Razak berpandangan bahwa penjelasan yang hanya mengaitkannya dengan faktor geopolitik atau kebijakan luar negeri belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang terjadi. Ia menilai terdapat tekanan yang lebih kompleks terhadap perekonomian nasional.

“Di balik gejala itu, ada tekanan terstruktur dari elit global melalui Singapura. Mereka berupaya melemahkan perekonomian Indonesia agar kebijakan pemulihan kedaulatan ini gagal berjalan, dan kita ingin menjadi bangsa mandiri tidak mau berhutang terus karena Kita telah menolak pinajaman atau hutang dari IMF, makanya begini,” tuturnya.

Razak juga mempertanyakan makna di balik seruan gerakan “Reformasi Jilid II”. Ia menilai, perubahan sistem tidak akan memberikan dampak signifikan apabila tidak diikuti perubahan pola pikir masyarakat. Karena itu, ia mengajukan pertanyaan, “Apakah kita butuh Reformasi Jilid II, atau justru Reformasi Pikiran Kita sendiri?”

Razak mengingatkan Indonesia tengah menghadapi tantangan dari dua arah, yakni tekanan dari luar dan upaya memecah belah dari dalam. Untuk itu, seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, diminta lebih kritis dalam menyaring informasi yang beredar.

“Sebagai anak bangsa yang memiliki jiwa nasionalisme, kita harus pandai memilah mana fakta dan mana rekayasa narasi. Jangan mudah terprovokasi ajakan unjuk rasa yang berpotensi anarkis dan hanya menyesatkan rakyat. Menyampaikan aspirasi memang hak yang dijamin konstitusi, namun caranya harus tetap bertanggung jawab dan beradab,” ujarnya.

Razak juga mengimbau seluruh jajaran Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, hingga Pimpinan Komisariat HIMMAH di seluruh Indonesia agar menjaga persatuan dan mengedepankan kritik yang konstruktif. 

“Jika ada masukan atau kritik, sampaikanlah dengan cara yang arif dan membangun melalui dialog publik, diskusi ilmiah, atau menyusun usulan perbaikan yang nyata. Jangan sampai kebebasan menyampaikan pendapat justru dimanfaatkan untuk menggagalkan upaya besar memulihkan kedaulatan dan kemandirian bangsa ini,” katanya.