JPU Sebut Kasus Chromebook Nadiem White Collar Crime, Kuasa Hukum Mengaku Kaget

JAKARTA – Tim kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengaku kaget dengan materi replik yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Mereka menilai jaksa tidak menjawab substansi nota pembelaan (pleidoi) yang telah disampaikan sebelumnya. Sebaliknya, jaksa justru mengangkat istilah white collar crime (kejahatan kerah putih) yang menurut mereka tidak pernah dibahas dalam surat dakwaan.

Kuasa hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir, mengatakan pihaknya terkejut setelah mendengar replik yang dibacakan JPU di persidangan.

"Replik dari rekan Jaksa Penuntut Umum, kami tambah kaget karena ternyata apa yang kami sampaikan dalam pledoi tidak dijawab oleh mereka. Malah ujug-ujug muncul ada masalah baru, sekarang menjadi white collar crime. Sekarang menjadi white collar crime yang sebelumnya belum pernah dibahas di dakwaan, sekarang dibahas di sini," kata Ari usai persidangan.

Ia mengaku turut mendalami konsep white collar crime. Menurutnya, sejumlah karakteristik yang lazim dikaitkan dengan kejahatan tersebut tidak ditemukan dalam perkara yang menjerat kliennya.

"Misalnya contoh, karakter utama dari white collar crime itu adalah penggelapan pajak misalnya, pencucian uang. Nah, dalam kasus Nadiem ini malah sebaliknya. Dalam kasus Nadiem ini malah dia membuka pajaknya, malah menjelaskan pajaknya, bukan menggelapkan pajaknya," ujarnya.

Ari juga menyebut tidak terdapat unsur pencucian uang dalam perkara tersebut.

"Lalu pencucian uang, tidak ada uang yang dicuci," katanya.

Selain itu, tim kuasa hukum mempertanyakan sikap jaksa yang dinilai tidak menjawab keberatan mereka terkait Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2025.

"Malah yang paling penting adalah tentang kita ingin mendapat jawaban tentang laporan hasil audit BPKP 2025 tidak dijawab oleh kawan-kawan jaksa penuntut umum. Bagaimana itu?" ucapnya.

Menurutnya, jaksa hanya menyatakan bahwa saksi ahli yang dihadirkan pihak terdakwa, yakni mantan Ketua BPK, bukan auditor dalam perkara tersebut.

"Ini kan jawaban yang sebetulnya tidak perlu jawaban seperti itu. Ya memang pasti bukan, tapi beliau ahli di bidang keuangan dan beliau sudah menjelaskan bahwa audit tersebut cacat," katanya.

Ia menilai seharusnya jaksa menjelaskan alasan mengapa pendapat ahli tersebut tidak dapat diterima.

"Nah tolong dijelaskan kenapa cacatnya ini, apa argumennya? Seharusnya kan begitu. Tetapi tadi sampai akhir tidak disampaikan tentang argumen tentang laporan hasil audit itu, tentang kerugian negara dan perbuatan melawan hukumnya," ujarnya.

Dalam replik yang dibacakan di persidangan, JPU menyebut rangkaian perbuatan yang didakwakan kepada Nadiem dalam pengadaan Chromebook pada program digitalisasi pendidikan Kemendikbud periode 2019-2022 merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan kemampuan dan status sosial tinggi dalam pekerjaannya atau dikenal sebagai white collar crime.

Jaksa menjelaskan, dalam ilmu kriminologi, tindak pidana korupsi juga dikenal sebagai white collar crime, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh kriminolog Edwin H. Sutherland pada tahun 1939. JPU menyebut kejahatan tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan sosial tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya.

Dalam repliknya, JPU meminta majelis hakim menolak seluruh nota pembelaan terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya.

Jaksa juga menegaskan seluruh unsur dakwaan primer terhadap Nadiem tetap terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.